Polusi Jakarta Tak Bisa Ditangani Sendiri, ViriyaENB Usul Pendekatan Air Shed Lintas Wilayah

Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menegaskan bahwa persoalan polusi udara di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu pemerintah daerah atau satu sektor saja. Solusi yang dibutuhkan adalah penanganan terpadu yang melibatkan banyak pihak dan wilayah.

Pandangan itu disampaikan Executive Director ViriyaENB, Suzanty Sitorus, dalam panel diskusi bertajuk "Building Competitive and Livable Cities" pada acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Menurut Suzanty, sumber emisi polusi Jakarta tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari wilayah-wilayah di sekitarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menggunakan pendekatan air shed atau wilayah tangkapan udara sebagai dasar intervensi. Dengan pendekatan ini, penanganan polusi tidak lagi dibatasi oleh batas administratif maupun sektor tertentu, melainkan dilakukan berdasarkan wilayah yang saling memengaruhi kualitas udara.

"Kita tidak dapat mengatasi polusi udara di Jakarta hanya oleh pemerintah Jakarta sendiri atau oleh sektor tunggal saja. Unit intervensi untuk mengatasi kualitas udara bukanlah batas administratif atau batas sektor, melainkan (dengan pendekatan) air shed. Apa wilayah tangkapan udara untuk Jakarta? Itu yang perlu kita ubah," kata Suzanty.

Ia menekankan bahwa pemerintah di Jakarta dan wilayah sekitarnya perlu memperkuat perencanaan serta koordinasi bersama. Pasalnya, sejumlah sumber polusi seperti pembakaran sampah ditemukan di berbagai wilayah Jabodetabek. "Pergeseran yang perlu kita lakukan secara kolektif adalah merencanakan dan berkoordinasi pada skala di mana Jakarta berfungsi. Tetapi pada saat yang sama, kami juga mendorong daerah tetangga untuk mengambil tindakan," ujarnya.

Suzanty menambahkan, dunia usaha dan komunitas juga perlu dilibatkan untuk mengambil tindakan bersama-sama dalam mengatasi tantangan polusi udara.

Sebelumnya, studi Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap bahwa sumber polusi PM2.5 di Jakarta turut disumbang oleh aktivitas kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan kontribusi sebesar 38,51 persen. Penelitian yang didukung ViriyaENB itu terdiri dari dua studi bertajuk "Source Apportionment PM2.5 di Jakarta" dan "Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)" yang dilakukan tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB.

Studi tersebut menemukan polusi PM2.5 di Jakarta menembus 34 mikrogram, atau sekitar 6,8 kali lipat dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Transportasi menjadi sektor penyumbang polusi udara tertinggi di Jakarta dengan porsi kontribusi mencapai 59 persen. Kontributor terbesar PM2.5 secara berurutan adalah kendaraan diesel 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen, polutan secondary sulfate 20,4 persen, pembakaran batubara sekitar 5,5 persen, dan pembakaran sampah 5 persen.

Guru Besar ITB Puji Lestari merekomendasikan sejumlah solusi kepada pemerintah, seperti menerapkan standar bahan bakar bersih Euro 4 secara menyeluruh, memperluas elektrifikasi, dan mewajibkan penggunaan Diesel Particulate Filter (DPF) pada armada kendaraan seperti truk dan bus. Ia juga meminta pengawasan sektor industri dan kelistrikan diperketat untuk memastikan penggunaan teknologi pengendali udara yang memadai, disertai tindakan tegas mengeleminasi kebiasaan pembakaran sampah terbuka di pemukiman.

"Pada akhirnya, seluruh upaya ini membutuhkan komitmen manajemen kualitas udara yang terintegrasi, di mana Jakarta dan wilayah penyangganya harus berkolaborasi erat dalam satu rencana aksi bersama demi mewujudkan kembali langit bersih di kawasan tersebut," jelas Puji dalam panel diskusi bertajuk Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action pada acara yang sama.