Komdigi Tolak Seruan Perlambatan AI, Meutya Hafid: Yang Ada Sekarang Itu Bablas

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak sependapat dengan seruan memperlambat riset kecerdasan buatan yang belakangan digaungkan sejumlah bos perusahaan AI. Menurut Komdigi, yang dibutuhkan bukan penghentian atau perlambatan inovasi, melainkan rancangan keamanan yang lebih matang pada teknologi tersebut.

"Indonesia amat setuju, bukan dengan perlambatan AI, tapi bagaimana melakukan safety by design untuk AI dengan lebih hati-hati," ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (7/10).

Meutya bahkan menyoroti kondisi pengembangan AI saat ini yang menurutnya berjalan terlalu cepat tanpa kendali yang memadai. "Jadi yang ada bukan perlambatan, tapi yang sekarang itu bablas," tegasnya.

Ia merujuk pada pandangan sejumlah pakar yang menilai teknologi AI saat ini belum menerapkan prinsip safety by design secara memadai. Menurut Meutya, teknologi canggih memang perlu diberi waktu yang sepantasnya untuk berkembang, namun proses mitigasi risiko tidak boleh diabaikan.

"Mungkin bukan perlambatan, tapi Indonesia termasuk negara yang mendorong agar AI, inovasi di dalam AI, dilakukan dengan lebih hati-hati dan safety by design," jelasnya.

Seruan perlambatan AI sebelumnya disampaikan CEO Anthropic Dario Amodei yang meminta perusahaan AI menahan laju peningkatan kemampuan model mereka. Permintaan itu muncul setelah sejumlah peneliti memperingatkan adanya risiko eksistensial dari perkembangan AI.

CEO OpenAI Sam Altman dan pemilik xAI Elon Musk tercatat secara terbuka mendukung seruan Amodei. Namun, tidak semua pihak sepakat. CEO Meta Mark Zuckerberg menilai persaingan dan potensi tanggung jawab hukum sudah cukup menjadi insentif bagi perusahaan AI untuk menjaga keamanan sistem masing-masing.

Dari sisi pemerintah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump justru mengecilkan kekhawatiran terhadap potensi bahaya AI dan menyebutnya sebagai hoaks. Trump menegaskan AS telah memiliki sejumlah guardrails untuk teknologi tersebut, sekaligus memperingatkan bahwa keraguan berlebihan terhadap pengembangan AI bisa menguntungkan China.

Pandangan serupa disampaikan sejumlah eksekutif teknologi, termasuk CEO Nvidia Jensen Huang, yang menilai regulasi berlebihan berpotensi menghambat daya saing perusahaan AS. Di tengah perdebatan global tersebut, Indonesia melalui Komdigi memilih jalur tengah dengan mendorong inovasi AI yang tetap mengedepankan aspek keamanan sejak tahap perancangan.