Investasi Rp3 Triliun di Palembang, PSEL Kertapati Siap Serap 1.000 Pekerja Desember 2026

Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, diproyeksikan menjadi motor baru bagi perekonomian daerah. Selain menjawab persoalan sampah perkotaan, fasilitas berinvestasi sekitar 160 juta dolar AS atau hampir Rp3 triliun ini diperkirakan menyerap 600 hingga 1.000 tenaga kerja. Penyerapan itu tidak hanya berasal dari operasional fasilitas, tetapi juga dari sektor hulu pengelolaan sampah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kehadiran PSEL mengubah persoalan lingkungan menjadi sesuatu yang bernilai tambah. "Jadi, yang tadinya masalah, sekarang menjadi sesuatu yang positif. Sampah bisa diolah menjadi energi, lingkungan lebih terjaga, dan masyarakat juga mendapatkan manfaat," ujarnya.

Zulhas meninjau langsung pembangunan fasilitas tersebut pada Rabu (4/11). Hingga Oktober 2026, progres pembangunan fisik PSEL Palembang telah mencapai 96 persen. Pekerjaan yang tersisa meliputi penyelesaian area perkantoran, fasad bangunan, dan taman. Meski belum rampung sepenuhnya, fasilitas ini sudah memasuki tahap uji coba operasional atau commissioning, dan listrik yang dihasilkan telah masuk ke jaringan PT PLN (Persero).

PSEL yang dibangun di atas lahan seluas 8 hektare dengan skema Build Own Operate (BOO) itu ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 8 Desember 2026. "Insyaallah Desember ini mudah-mudahan sudah bisa kita resmikan. Bayangkan, sesuatu yang tadinya menjadi masalah besar bagi lingkungan, sekarang bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat," kata Zulhas.

Kapasitas pembangkit yang semula dirancang 17,7 megawatt (MW) berpotensi meningkat menjadi 18,6 MW, bahkan mencapai 20 MW pada kondisi puncak. Fasilitas ini dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari, mencakup sebagian besar timbulan sampah Kota Palembang yang mencapai sekitar 1.260,956 ton per hari. Produksi listriknya diproyeksikan memenuhi kebutuhan sekitar 12.000 hingga 14.000 rumah tangga.

Transformasi sampah menjadi energi dinilai penting karena pengelolaan yang tidak optimal dapat memicu pencemaran lingkungan, penyebaran mikroplastik, emisi gas metana, hingga risiko kebakaran dan bencana lingkungan. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional dan manfaat ekonomi proyek, salah satunya melalui penyesuaian regulasi dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 menuju Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Proses transisi regulasi akan dilakukan secara paralel setelah PSEL mencapai COD, dengan mempertimbangkan ketentuan pengalihan kepemilikan saham yang belum dapat dilakukan sebelum fasilitas beroperasi secara komersial. Aspek pembiayaan operasional juga menjadi perhatian, mengingat PSEL Palembang membutuhkan dukungan fiskal pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi biaya layanan pengolahan sampah atau tipping fee sebesar Rp400.000 per ton.

Untuk 2027, Pemerintah Kota Palembang telah mengalokasikan anggaran Rp90 miliar dengan kontribusi daerah sebesar Rp90.000 per ton. Kekurangan Rp310.000 per ton diharapkan dipenuhi melalui Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang dianggarkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. Pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian aspek administratif dan hukum dalam masa transisi, termasuk penyusunan Bridging Agreement, uji tuntas oleh Danantara, serta penguatan landasan hukum terkait kepemilikan lahan milik pemerintah daerah dan pengalihan aset kelistrikan kepada PLN.

Dengan investasi hampir Rp3 triliun dan potensi penyerapan hingga 1.000 tenaga kerja, PSEL Palembang diharapkan tidak hanya menjadi solusi pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat serta membuka rantai ekonomi baru dari limbah perkotaan yang diolah menjadi energi bermanfaat.