Zigo Rolanda Serahkan 114 Sertifikat Tanah ke Warga Transmigrasi Padang Tarok, Kepastian Hukum Kini Nyata

Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Zigo Rolanda, menyerahkan 114 sertifikat tanah kepada warga transmigrasi Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Sabtu (24/10/2026). Penyerahan ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Reses Perseorangan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Zigo yang bertugas di Komisi V DPR RI sekaligus Badan Anggaran (Banggar) juga memanfaatkan agenda ini sebagai kunjungan kerja untuk melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Menurut Zigo, sertifikat tanah memiliki peran krusial dalam melindungi hak kepemilikan masyarakat atas lahan yang mereka tempati dan kelola. Ia menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dasar bagi warga untuk menjalani kehidupan dengan lebih aman dan tenang.

"Bagi masyarakat transmigrasi, kepemilikan sertifikat tanah memiliki arti penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Selain menjadi bukti legalitas kepemilikan, dokumen tersebut juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah," ujar Zigo.

Dengan diterimanya sertifikat tersebut, warga diharapkan semakin leluasa mengelola lahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun mengembangkan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan. Zigo menilai penyerahan 114 sertifikat ini merupakan bagian dari upaya mendukung keberlanjutan pembangunan kawasan transmigrasi, khususnya di Padang Tarok.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, ia menekankan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut kepastian hak atas tanah, tetapi juga mencakup peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

"Penguatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kawasan transmigrasi dapat tumbuh menjadi wilayah yang produktif dan memiliki daya saing," katanya.

Zigo juga mendorong agar aspirasi masyarakat dapat dihimpun langsung melalui agenda reses tersebut. Masukan dari warga dinilai penting dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat agar pembangunan kawasan transmigrasi berjalan berkelanjutan.