Jika Demokrat Kuasai Kongres, Sejumlah Langkah Ini Bisa Bikin Trump Tak Nyaman

Amerika Serikat menggelar pemilihan umum paruh waktu pada Selasa (3/11). Ajang ini bukan hanya tentang kursi parlemen dan Senat, tetapi juga menentukan siapa yang akan memegang kendali Kongres AS sekaligus seberapa besar ruang gerak Presiden Donald Trump di sisa masa pemerintahannya.

Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama bertarung memperebutkan mayoritas kursi Kongres. Jika Demokrat berhasil menguasai parlemen, mereka akan merebut kembali sebagian kendali atas Washington dari Trump dan Partai Republik.

Menurut laporan CNN, kemenangan Demokrat pada pemilu sela ini bisa memberi mereka perangkat ampuh untuk melakukan pengawasan dan menyelidiki pemerintahan Trump. Salah satu sasaran yang sudah lama disorot adalah keberadaan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang diluncurkan Trump dan sempat dipimpin Elon Musk.

Demokrat telah mempertanyakan pembentukan serta kinerja DOGE, yang menutup berbagai lembaga krusial bentukan Kongres, salah satunya USAID. Jika menguasai Kongres, Demokrat juga bisa memanggil dan mengawasi secara ketat Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang terlibat dalam perang AS melawan Iran.

Perang tersebut telah membuat warga AS menanggung biaya hidup tinggi akibat lonjakan harga energi. Seruan untuk mengakhiri perang Iran pun sangat mungkin muncul apabila Demokrat mengendalikan Kongres. Namun, langkah ini tidak sederhana karena membutuhkan suara Partai Republik untuk melawan veto Trump yang mungkin digunakan terhadap resolusi DPR.

Di sisi lain, Demokrat dapat meloloskan undang-undang mengenai hal-hal yang selama ini ingin diwujudkan, antara lain melanjutkan subsidi premi bagi peserta Affordable Care Act. Demokrat sudah lama menjadikan hal ini sebagai prioritas. Topik ini sempat memicu pemerintahan shut down selama 43 hari karena subsidi akan berakhir pada akhir 2025, sementara Partai Republik yang saat itu menguasai Kongres enggan melanjutkannya.

Berakhirnya subsidi tambahan tersebut telah menyebabkan pembayaran premi melonjak 58 persen tahun ini. Selain itu, DPR yang dikuasai Demokrat juga bisa mencabut tarif Trump, salah satu penyebab langsung tingginya pengeluaran masyarakat selain dampak perang Iran.

"DPR yang dikuasai Demokrat juga mungkin akan menentang rencana tarif Trump dengan lebih keras, meskipun mekanisme prosedural yang digunakan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi tarif tersebut," kata Kevin Chen dari S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), kepada Channel News Asia (CNA).