Perundingan Hampir Satu Dekade, Pemerintah Targetkan IEU-CEPA Diteken Akhir 2026

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mengawal penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa, IEU-CEPA, yang telah dirundingkan selama hampir satu dekade. Setelah proses perundingan yang panjang, pemerintah kini fokus pada tahap penandatanganan, ratifikasi, dan kesiapan implementasi yang ditargetkan berlangsung pada awal 2027.

Komitmen ini mengemuka dalam Dialog Tingkat Tinggi Indonesia-Uni Eropa yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Jumat (21/8). Dialog tersebut dihadiri sejumlah duta besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa untuk membahas perkembangan proses IEU-CEPA serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan agar perjanjian yang telah dirampungkan dapat segera diterapkan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa naskah IEU-CEPA saat ini telah berada di tangan Dewan Uni Eropa. Dengan mempertimbangkan periode musim panas di Brussel, penandatanganan diproyeksikan berlangsung pada akhir September atau awal Oktober 2026. Setelah itu, naskah akan diserahkan ke Parlemen Eropa untuk proses ratifikasi yang diperkirakan dapat selesai dalam 90 hari, merujuk pada preseden perjanjian Uni Eropa-Meksiko.

Pemerintah optimistis IEU-CEPA dapat mulai diimplementasikan pada awal 2027. Percepatan ini dinilai penting karena fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada akhir 2026. Dunia usaha Indonesia berharap perjanjian ini dapat berlaku sebelum GSP berakhir untuk memastikan keberlanjutan akses pasar dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Para mitra Eropa menyampaikan dukungan terhadap percepatan ratifikasi, namun menekankan bahwa efektivitas implementasi menjadi faktor utama agar manfaat perjanjian dapat dirasakan optimal. Masukan yang disampaikan mencakup penyelesaian hambatan usaha, peningkatan transparansi dalam pengadaan dan tender, serta penyederhanaan prosedur. Sejumlah negara anggota Uni Eropa juga menyoroti hambatan non-tarif, termasuk sertifikasi halal, SNI, dan TKDN.

Menanggapi masukan tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret. Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan tim de-bottlenecking di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian untuk menangani kendala pelaku usaha. Selain itu, pemerintah akan menunjuk pejabat sebagai single contact point untuk memastikan satu titik koordinasi dengan mitra Uni Eropa. Kementerian Perdagangan juga mempercepat penyusunan regulasi pelaksana, sementara Kementerian Perindustrian akan memastikan penyelesaian isu SNI dan TKDN.

Pemerintah juga terus mempersiapkan penanganan isu terkait Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR), kebijakan baja, dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Indonesia mendorong Uni Eropa untuk menyesuaikan klasifikasi risiko EUDR bagi komoditas seperti kakao dan minyak sawit, serta telah menyiapkan sertifikasi digital dan data geolokasi untuk memenuhi ketentuan ketertelusuran.

Dunia usaha mengusulkan pembentukan satuan tugas teknis gabungan antara pemerintah dan pelaku usaha kedua pihak untuk memetakan isu standardisasi, sertifikasi, dan prosedur. Mereka juga mengidentifikasi tantangan seperti ketergantungan bahan baku impor yang memengaruhi Rules of Origin, serta kebutuhan reformasi struktural domestik untuk menekan biaya usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional.

Menutup dialog, Airlangga memberikan apresiasi kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, yang akan mengakhiri masa tugasnya. Pemerintah juga meminta dukungan negara anggota Uni Eropa terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam OECD. Dialog ini turut dihadiri Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk Uni Eropa, serta perwakilan Apindo dan Kadin.