Penghitungan Suara Pemilu Israel 84,5 Persen: Netanyahu Unggul, Tapi 61 Kursi Masih Jauh

Pemilihan umum Israel pada Selasa (27/10) masih menyisakan ketidakpastian. Hingga pukul 12.34 waktu lokal, penghitungan suara baru mencapai 84,5 persen, dan hasil sementara menunjukkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama partainya, Likud, untuk sementara memimpin perolehan kursi.

Berdasarkan data Komite Pemilihan Umum Pusat, koalisi yang dipimpin Netanyahu meraih 54 kursi. Sementara itu, koalisi pesaing terberatnya, eks panglima militer Israel Gadi Eisenkot dari Partai Yashar, memperoleh 49 kursi. Selisih suara ini masih dapat berubah karena penghitungan belum tuntas.

Partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel, yakni Joint List dan Ra'am, mengalami penurunan menjadi 17 kursi. Adapun partai-partai yang belum mencapai ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen adalah Reservists (2,7 persen), People of Israel (1,6 persen), dan Charedi Public (0,2 persen).

Meski koalisi Netanyahu unggul sementara, hasil ini belum cukup untuk membentuk pemerintahan. Sebab, partai atau koalisi membutuhkan minimal 61 kursi dari total 120 kursi Knesset. Dengan perolehan saat ini, baik Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama belum mencapai ambang tersebut.

Kondisi ini membuat kedua kubu harus melobi partai-partai lain agar bergabung dalam koalisi. Proses negosiasi semacam ini biasanya memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, karena setiap partai memiliki kepentingan dan tuntutan masing-masing.

Sejumlah pengamat menilai tidak ada satu blok pun yang kemungkinan besar akan memperoleh 61 kursi pada pemilu kali ini. Artinya, jalan menuju pembentukan pemerintahan masih panjang dan rumit, dan hasil akhirnya sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin partai merangkul mitra koalisi.

Hasil sementara ini juga masih bisa berubah seiring berlanjutnya penghitungan suara. Publik Israel dan dunia internasional kini menantikan apakah Netanyahu mampu mempertahankan posisinya atau justru Eisenkot yang berhasil membalikkan keadaan dan membentuk pemerintahan baru.