Dua Tahun Prabowo: MBG Bawa Berkah bagi Siswa dan UMKM, tapi Dibayangi Korupsi dan Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi, jangkauan program ini terus meluas. Hingga 9 Oktober 2026, pemerintah mencatat 57,49 juta penerima manfaat, masih di bawah target jangka panjang 82,9 juta orang pada 2029. Pada 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp71 triliun.

Di balik perluasan jangkauan, MBG meninggalkan kesan mendalam bagi sebagian penerimanya. Kristina Beno, siswi SMPN IV Muting, Merauke, Papua Selatan, mengaku sebelum ada MBG ia tidak pernah sarapan karena harus membantu kakak mengambil air dari sumur galian. Kondisi itu membuatnya sering mengantuk di kelas dan lambat mencatat pelajaran. Sejak MBG berjalan, semangat belajarnya berubah. "Kalau sudah ada MBG itu semangat karena tahu nanti memakan MBG jadi catatnya dipercepat," ujarnya. Ia juga menyebut kehadiran siswa di kelas meningkat, dari biasanya hanya 5-7 orang menjadi bisa 20 orang.

Manfaat ekonomi juga dirasakan Zuharni, 41 tahun, warga Wonosobo, Jawa Tengah. Hampir satu tahun ia bekerja sebagai relawan di SPPG Sapuran Jolontoro setelah sebelumnya berjualan pakaian keliling. Lokasi dapur yang dekat rumah membuatnya bisa tetap mengurus ketiga anaknya, termasuk bayi berusia 23 hari, sementara suaminya bekerja di Semarang. "Alhamdulillah sangat terbantu, sangat menolong. Tadinya kalau sebelum kerja di situ kan gali lubang tutup lubang. Sekarang cukup untuk hari-hari, bayar anak-anak sekolah," kata Zuharni.

Pelaku UMKM dan peternak pun merasakan dampaknya. Kementerian UMKM mencatat 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai MBG hingga 10 November 2025, dengan potensi menyerap 2,25 juta tenaga kerja. Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut peternak ayam telur mendapat berkah karena harga jual terjamin dan pasokan diminta dua kali seminggu, jauh lebih menguntungkan dibanding program bansos telur yang hanya sebulan sekali.

Namun, perjalanan MBG tidak lepas dari persoalan. Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026 yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni 2026 bersama mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan penentuan mitra yayasan SPPG, jual beli rekomendasi titik dapur, serta penggelembungan harga pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

Keamanan pangan juga menjadi sorotan. Data Kementerian Kesehatan mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian keracunan pangan terkait MBG hingga 2 September 2026 di 36 provinsi. JPPI mencatat 43.838 orang terdampak dugaan keracunan sejak 2025 hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah merespons dengan memperkuat pengawasan penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, termasuk penggunaan pendingin, penerapan SOP pendinginan sejak 4 September 2026, serta uji coba integrasi CCTV dari sekitar 70 SPPG ke pusat pemantauan berbasis kecerdasan buatan.

Pemerintah menyiapkan empat prioritas pembenahan: mempercepat pemerataan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperbaiki tata kelola SPPG, meningkatkan keamanan dan mutu gizi, serta menertibkan data penerima dan memberantas penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kekurangan harus dibenahi dan penyimpangan ditindak tegas. Sejak awal Oktober 2026, skema insentif SPPG diubah dari Rp6 juta per hari per dapur menjadi Rp2.000 per porsi. Pemerintah juga menutup permanen 455 SPPG yang tidak memenuhi syarat sertifikat laik higiene sanitasi dan menghentikan sementara 1.276 SPPG hingga akhir September 2026.

Dari sisi ekonomi, BRIN memperkirakan MBG berpotensi menambah PDB Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun, dengan kenaikan konsumsi agregat 0,19 persen dan investasi 0,24 persen. BPS mencatat sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen pada kuartal I 2026, antara lain didorong pembangunan dapur MBG. Meski demikian, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai efektivitas MBG belum optimal. Ia mendesak penegakan hukum tegas bagi pengelola dapur yang lalai hingga menyebabkan keracunan, serta evaluasi yang mengukur dampak nyata seperti penurunan stunting dan perbaikan gizi, bukan sekadar jumlah porsi yang dibagikan.