Pemilu Israel Dimulai, Netanyahu Hadapi Tekanan Berat dan Bayang-Bayang Kekalahan

Warga Israel mulai menyalurkan suara pada Selasa (27/10) untuk memilih anggota parlemen baru. Pemungutan suara ini menjadi penentu arah pemerintahan Negeri Zionis sekaligus ajang uji popularitas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang diprediksi menghadapi tekanan besar untuk lengser.

Sebanyak 7,3 juta pemilih berhak menggunakan hak suaranya, termasuk 1,2 juta warga Palestina yang memegang kewarganegaraan Israel. Proses pencoblosan berlangsung di 12.018 tempat pemungutan suara dengan sekitar 18.000 kotak suara yang disebar ke seluruh negeri. Sebagian besar TPS dibuka pukul 07.00 waktu setempat dan ditutup pukul 22.00 malam.

Sebanyak 37 partai bersaing memperebutkan kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Dalam sistem perwakilan proporsional, pemilih mencoblos partai, bukan kandidat individu. Setiap partai wajib meraih minimal 3,25 persen suara sah agar bisa masuk parlemen, sementara koalisi pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.

Hasil jajak pendapat terakhir menunjukkan partai Yashar yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot unggul tipis atas Likud pimpinan Netanyahu. Yashar diproyeksi meraih 22 hingga 23 kursi, sedangkan Likud diperkirakan hanya mendapat 19 hingga 21 kursi. Aliansi B'Yachad yang digawangi mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid diprediksi berada di posisi ketiga dengan 14 hingga 15 kursi, sementara partai-partai Palestina diperkirakan mengantongi 14 hingga 16 kursi dari suara gabungan.

Survei tersebut memperlihatkan belum ada satu pun blok yang mampu mencapai ambang batas 61 kursi. Kondisi ini membuka peluang Israel kembali terjebak dalam kebuntuan politik jika tidak ada kompromi antarblok. Pemilu kali ini juga tercatat sebagai yang pertama sejak serangan 7 Oktober 2023 dan yang pertama sejak 1988, setelah bertahun-tahun pemerintahan Israel runtuh sebelum menuntaskan masa jabatan empat tahun.

Netanyahu berupaya mempertahankan kursi perdana menteri setelah lebih dari 18 tahun menjabat dalam tiga periode terpisah. Kampanyenya kali ini bertumpu pada isu keamanan nasional, dengan menonjolkan pengalaman dan kebijakan militernya sebagai modal menghadapi ancaman kawasan. Namun, ia justru diterpa kritik atas kegagalan pemerintahannya mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober serta penolakannya membentuk komisi penyelidikan independen atas peristiwa tersebut.

Tekanan terhadap Netanyahu kian berat karena ia masih menjalani sidang kasus korupsi dan diburu Mahkamah Pidana Internasional terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, Eisenkot berkampanye dengan mengusung akuntabilitas pemerintah, stabilitas politik, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ia mendukung penyelidikan resmi atas kegagalan mengantisipasi serangan 7 Oktober dan menolak pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.

Meski menawarkan pendekatan berbeda, Eisenkot tetap mempertahankan kebijakan keamanan yang sama dengan Netanyahu, termasuk menolak pembentukan negara Palestina dan berambisi memusnahkan Hamas. Eisenkot pernah menjabat kepala militer Israel pada 2015 hingga 2019, lalu bergabung dengan pemerintahan darurat Netanyahu pasca serangan Hamas. Ia akhirnya hengkang dari pemerintahan setelah mengkritik pengelolaan serangan Gaza dan menilai tidak ada strategi politik yang jelas di Israel.