Ehud Olmert Serukan Solusi Dua Negara, Desak Netanyahu Lengser Usai Pemilu Israel

Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyatakan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik dengan Palestina. Pernyataan itu disampaikannya di tengah berlangsungnya pemilihan umum Israel pada Selasa (27/10).

Dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi sekaligus pembawa acara podcast Arab Views, Faisal J Abbas, di Athena, Olmert menegaskan bahwa solusi tersebut hanya bisa terwujud jika Palestina memperoleh hak dan pilihan untuk menjalankan hak menentukan nasib sendiri.

Olmert mengakui bahwa membangun kembali dukungan publik Israel terhadap solusi dua negara bukan perkara mudah. Menurutnya, trauma peristiwa 7 Oktober telah membuat sikap masyarakat Israel semakin keras. Meski demikian, ia menilai pemerintahan baru dengan retorika politik yang berbeda dapat memulai proses penyembuhan.

Dalam kesempatan itu, Olmert juga mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilainya mengejar kebijakan membendung Hamas sambil mengesampingkan Otoritas Palestina. Ia berharap pemilu kali ini mengakhiri masa jabatan Netanyahu.

"Netanyahu harus pergi, karena dia telah mengkhianati kepentingan sebenarnya dari Negara Israel," ujar Olmert. Menurutnya, perubahan pemerintahan sangat penting untuk membalikkan arah politik Israel dan memulihkan prospek perdamaian dengan Palestina.

Sementara itu, pemilu Israel digelar dengan sistem pemilihan berdasarkan daftar partai, bukan kandidat individu. Warga memilih partai yang nantinya menentukan siapa saja yang duduk di kursi parlemen Knesset. Kursi parlemen dibagikan menggunakan sistem proporsional murni berdasarkan hasil pemilihan, dan anggota parlemen terpilih yang kemudian menentukan perdana menteri.

Sebanyak 37 partai berpartisipasi dalam pemilu kali ini, termasuk Likud yang dipimpin Netanyahu. Namun, tidak semua partai dapat lolos ke Knesset karena Israel menerapkan ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen dari total suara nasional.

Menjadi partai dengan suara terbesar pun tidak cukup untuk membentuk pemerintahan. Seorang perdana menteri membutuhkan 61 kursi, dan belum pernah ada partai yang memenangkan mayoritas tersebut sendirian. Setelah pemilu, partai-partai akan mencari koalisi yang bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.