Dua Tahun Prabowo-Gibran, Cadangan Beras Bulog Tembus 4,5 Juta Ton dan HPP Petani Tetap Rp6.500

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu agenda strategis dalam dua tahun terakhir. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Berbagai strategi telah dijalankan, mulai dari penguatan produksi dalam negeri, penambahan cadangan pangan, hingga mendorong kesejahteraan petani. Fokus utama diberikan pada komoditas strategis seperti beras dan jagung. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,529 juta ton, termasuk 3,248 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Produksi beras pada semester pertama 2026 sendiri mencapai 19,27 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi sekitar 15,48 juta ton.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa peningkatan produksi domestik menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memperkuat produksi pangan nasional agar Indonesia semakin mandiri dan petani semakin sejahtera. Hingga awal Oktober 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton, disiapkan untuk menjaga pasokan nasional dan mengantisipasi gangguan produksi akibat perubahan iklim.

Kemandirian pangan juga mencakup komoditas selain beras. Pemerintah memperkuat pasokan jagung melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) periode 2026-2029. Per 7 Oktober 2026, persediaan jagung pemerintah yang dikelola Bulog tercatat 98.442 ton untuk mendukung kebutuhan, termasuk bahan baku pakan ternak. Di tingkat desa, pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran distribusi komoditas bersubsidi, mulai dari pupuk, LPG 3 kilogram, hingga beras dan minyak goreng. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan seluruh barang bersubsidi disalurkan melalui KDKMP.

Di sisi lain, peningkatan produksi pangan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan petani. Pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2026. Kepastian harga ini diharapkan membantu petani memperoleh nilai jual yang lebih terjamin saat panen. Pemerintah juga berupaya menekan biaya produksi melalui pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, optimasi lahan, serta pembentukan Brigade Pangan.

Dari sisi kesejahteraan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 131,11 pada September 2026, naik 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi daripada kenaikan harga yang dibayar. Penguatan produksi pangan domestik juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, seperti menekan kebutuhan impor, menjaga ketersediaan bahan baku industri pangan, dan memperluas pasar bagi hasil panen petani.

Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan ketergantungan terhadap satu sumber karbohidrat, terutama beras, yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat ketika produksi terganggu atau harga naik. Karena itu, diversifikasi pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, dan ubi terus didorong. Bapanas pada September 2026 menekankan pentingnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan sebagai bagian dari transformasi sistem pangan nasional. Prinsip Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) menjadi salah satu pendekatan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan berkualitas.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Hamid Sangadji, mengatakan indikator penganekaragaman konsumsi harus terlihat pada pilihan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Menurutnya, program di lapangan harus membantu masyarakat mengenal dan memanfaatkan lebih banyak pangan lokal yang mudah diakses. Pada aspek konsumsi, skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional meningkat dari 86,3 pada 2020 menjadi 93,5 pada 2024, meskipun realisasinya belum selalu mencapai target Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Upaya diversifikasi juga dilakukan melalui program B2SA Goes to School yang pada 2026 direncanakan menjangkau satuan pendidikan di 83 kabupaten/kota dan 15 provinsi.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan penguatan produksi dan cadangan pangan sebagai fondasi penting menuju kemandirian pangan nasional. Langkah-langkah yang diambil diarahkan untuk menjaga pasokan, mendukung petani, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pangan dari luar negeri.