Trump Disebut Tak Rela Ben-Gvir Masuk Kabinet Baru Israel, Tekanan ke Netanyahu Meningkat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait susunan pemerintahan berikutnya. Menurut sejumlah sumber yang dekat dengan Trump, Gedung Putih tidak menginginkan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang juga pemimpin partai Kekuatan Yahudi (Otzma Yehudit), masuk ke dalam kabinet baru.

Selain Ben-Gvir, Trump juga dikabarkan mempertimbangkan agar pemimpin partai Zionisme Religius, Bezalel Smotrich, tidak dilibatkan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Sumber tersebut menyatakan bahwa pemerintahan yang menyertakan Ben-Gvir bukanlah pilihan bagi Trump.

Perhatian Trump terhadap dinamika politik Israel muncul setelah hasil pemilihan umum menunjukkan belum ada satu pun blok politik yang meraih mayoritas kursi. Kondisi ini membuka ruang bagi negosiasi panjang dalam pembentukan koalisi, sekaligus memunculkan pertanyaan sejauh mana Trump akan meningkatkan intervensinya.

Pada Rabu (28/10) pagi, Trump sempat melontarkan pujian kepada Netanyahu setelah hasil sementara pemilu mulai memperlihatkan perkembangan. Pujian itu dinilai menjadi sinyal bagi Netanyahu mengenai batasan yang diinginkan Trump, terutama terkait keterlibatan Ben-Gvir dalam pemerintahan mendatang.

Sebelumnya, Trump telah menyatakan dukungan kepada Netanyahu menjelang pemungutan suara. Kini, presiden AS tersebut disebut berupaya mendorong terbentuknya pemerintahan persatuan di Israel.

Di sisi lain, Trump dan Netanyahu dikabarkan memiliki kesepakatan mengenai arah hubungan kedua negara dalam dua tahun terakhir masa jabatan Trump. Pada tahun pertama, keduanya diharapkan membuka negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari tahun ini secara tuntas.

Sementara pada tahun kedua atau tahun terakhir masa jabatan Trump, Netanyahu disebut berpeluang mundur dari jabatannya, baik melalui kesepakatan pengakuan bersalah maupun pengaturan politik lainnya. Pada periode yang sama, Trump ingin mendorong perluasan Kesepakatan Abraham sebagai bagian dari warisan politiknya.

Namun, rencana tersebut menghadapi tantangan. Sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, disebut telah menyampaikan kepada Trump bahwa mereka tidak bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel selama Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri. Situasi ini dinilai dapat mendorong Trump mencari formula pemerintahan baru di Israel, termasuk opsi pemerintahan persatuan dengan sistem rotasi jabatan perdana menteri.