Bappenas Dukung BRAN, 23.000 Hektare Tanah Siap Diredistribusi pada 2027

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan dukungannya terhadap Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam mempercepat pemerataan akses tanah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan antara Kepala BRAN Dedi Prasetyo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (2/11).

Dalam pertemuan tersebut, tanah dibahas bukan sekadar sebagai aset, melainkan sebagai sumber penghidupan dan kesempatan bagi rakyat untuk membangun masa depan. Pemerataan akses dan kepastian hak atas tanah dinilai penting agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

Rachmat menyoroti tantangan pengelolaan tanah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia sementara luas daratan berada di peringkat ke-16, kebutuhan terhadap tanah terus meningkat. Kondisi ini menuntut penataan dan pemerataan akses tanah agar kelompok masyarakat yang membutuhkan memperoleh kepastian hak dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Rachmat menyambut baik terbentuknya BRAN sebagai lembaga strategis yang mengoordinasikan penanganan persoalan agraria lintas sektor. Bappenas akan menugaskan Wakil Menteri PPN untuk memperkuat koordinasi agenda reforma agraria. Salah satu agenda konkret yang dibahas adalah rencana Badan Bank Tanah meredistribusikan sekitar 23.000 hektare tanah kepada subjek reforma agraria pada 2027, dengan BRAN mengoordinasikan pelaksanaannya agar penataan aset tepat sasaran.

Dedi Prasetyo menekankan bahwa redistribusi tanah harus diikuti penataan akses. Masyarakat tidak cukup hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga perlu pendampingan, akses permodalan, dan kesempatan mengembangkan usaha. Penataan akses itu dapat disinergikan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi produktif lain sehingga tanah menjadi modal meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi.

Bappenas juga menekankan pentingnya menghubungkan peta jalan BRAN dengan agenda pembangunan nasional, terutama pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Keberhasilan reforma agraria perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari luas tanah yang ditata atau didistribusikan.

Integrasi satu peta dan satu data agraria menjadi prioritas untuk mengatasi data penguasaan tanah, aset, dan konflik yang masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kepala Pusat Data dan Informasi Bappenas Agung MH Dorodjatoen menyoroti pengaduan konflik yang tercatat berulang karena masyarakat menyampaikan laporan melalui beberapa kanal. Konsolidasi data diperlukan agar setiap kasus dapat diverifikasi, dipantau, dan ditangani lebih terarah.

Data yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi objek dan subjek reforma agraria, menentukan wilayah prioritas, memetakan konflik, serta memantau penyelesaiannya. BRAN dalam pertemuan ini mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional. Bagi masyarakat, integrasi tersebut diharapkan membuat pengaduan lebih tertata, mengurangi pengulangan laporan, dan memberikan kejelasan tindak lanjut persoalan tanah.

Dedi Prasetyo menegaskan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kepemilikan tanah. Kepastian hak perlu berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif.