Zulhas Beberkan Harga Beras Subsidi di Koperasi Desa, Cuma Rp12.500 per Kilogram

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berperan sebagai kanal penyaluran bantuan pangan dan barang bersubsidi agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Hal itu disampaikannya saat meninjau gerai KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (15/10).

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, keberadaan koperasi desa memungkinkan bantuan subsidi pemerintah sampai langsung ke rakyat tanpa melewati perantara. "Koperasi ini untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi pemerintah agar langsung ke rakyat sehingga rakyat ini dapat harga yang murah, yang bagus, tidak melalui makelar-makelar lagi," ujarnya.

Salah satu program yang disalurkan melalui koperasi adalah beras bersubsidi. Pemerintah menyediakan beras tersebut dengan harga Rp12.500 per kilogram untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras di pasaran. Zulhas menyebut total pasokan yang disiapkan mencapai satu juta ton untuk seluruh Indonesia. "Untuk seluruh Indonesia sebanyak satu juta ton, dijual satu kilonya Rp12.500," kata Zulhas.

Tidak hanya beras, koperasi desa juga dirancang menjadi tempat penyaluran berbagai program pemerintah lainnya. Di antaranya pupuk bersubsidi, elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram, minyak goreng, bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), serta akses pembiayaan usaha.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan bantuan pangan beras bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut direncanakan disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram per penerima atau setara total sekitar satu juta ton beras.

Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Pengurus koperasi bersama kepala desa diminta memeriksa data penerima agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar berhak. "Jangan sampai yang miskin tidak dapat, temannya kepala desa yang kaya dapat. Harus dicek. Yang dapat harus betul-betul yang berhak," tegasnya.

Selain bantuan pangan, koperasi juga akan menyediakan layanan keuangan melalui BNI Agen 46. Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan sejumlah transaksi, seperti penarikan dan penyetoran uang serta pembayaran listrik. Koperasi turut diarahkan mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski pengajuan kredit tetap harus melalui pemeriksaan usaha dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Zulhas menjelaskan pengelolaan koperasi melibatkan kepala desa sebagai dewan pengawas, ketua koperasi sebagai pengelola, serta manajer yang membantu kegiatan operasional dan administrasi. Ia mengakui pelaksanaan program KDKMP masih membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah bersama kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat kesiapan operasional.

"Ini sesuatu yang baru, tetapi kebijakan ini adalah untuk kepentingan rakyat yang ada di kampung itu," katanya. Zulhas berharap koperasi desa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menampung dan memamerkan produk UMKM setempat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi dan program pemerintah.