Stok Pertalite Turun ke 16-18 Hari, Bahlil Sebut Penyebabnya Peralihan Konsumen

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ketahanan stok BBM bersubsidi Pertalite saat ini mengalami penurunan menjadi sekitar 16 hingga 18 hari. Kondisi tersebut disampaikannya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Menurut Bahlil, penurunan ketahanan stok Pertalite dipicu oleh pergeseran pola konsumsi di tengah masyarakat. Banyak konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi jenis RON 92 dan RON 95 kini beralih ke BBM bersubsidi RON 90 atau Pertalite karena selisih harganya dinilai jauh lebih ekonomis.

"Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai 92 dan 95, itu shifting ke 90 karena harganya kan cukup berbeda, cukup ekonomis. Itu sebenarnya masalahnya," ujar Bahlil.

Dalam kondisi normal, stok Pertalite umumnya dijaga di atas 18 hari. Sebagai gambaran, pada periode Idulfitri 2026 lalu, ketersediaan Pertalite dijaga pada level 24 hari, melampaui standar minimum nasional yang ditetapkan sebesar 21 hingga 23 hari.

Kendati ketahanan stok saat ini tergerus akibat peralihan konsumsi, Bahlil menegaskan bahwa posisi 16 hingga 18 hari masih berada dalam ambang batas standar nasional. Ia menyebut untuk kembali mencapai level 20 hari dibutuhkan waktu sekitar sepekan.

"Secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 (hari) itu kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai, tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal," jelasnya.

Sementara itu, ketersediaan BBM Solar maupun bahan bakar non-subsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98 dipastikan berada dalam kondisi aman.

Perlu dipahami, hitungan ketahanan stok dalam satuan hari bukan berarti pasokan Pertalite akan habis dalam 18 hari. Angka tersebut merupakan cadangan yang terus bergerak seiring penyaluran BBM ke masyarakat dan masuknya pasokan baru dari kilang.

Dengan demikian, angka standar nasional tersebut berfungsi sebagai batas pengamanan yang harus selalu dipertahankan oleh negara agar pasokan BBM bersubsidi tetap terjaga.