BGN Tegaskan Sistem Prasmanan MBG Tak Tambah Anggaran, Siswa Bisa Ambil Porsi Ekstra

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengerek anggaran program. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa anggaran tetap dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan biaya per porsi Rp15 ribu dikali jumlah siswa.

"Kalau anggarannya saya kira sama, karena kita melayaninya per Rp15 ribu (per porsi) dikali jumlah anak sekolah. Tapi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu kan berbeda. Ada yang tubuhnya kecil, ada yang besar, tentu (porsi) makannya berbeda," ujar Sudaryono di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Dalam sistem prasmanan, setiap siswa tetap menerima porsi awal sesuai standar gizi yang ditetapkan, termasuk takaran protein dan nasi. Setelah semua siswa mendapat bagian, makanan yang tersisa dapat diambil kembali oleh siswa yang masih merasa kurang. Sudaryono menyebut dalam simulasi satu kelas berisi 30 siswa, biasanya terdapat makanan cadangan untuk beberapa siswa.

"Begitu sudah selesai semua, rata-rata biasanya ada sisa (makanan). Jadi, enggak ngepas," jelasnya. Sisa makanan itu dapat dimanfaatkan agar siswa yang masih lapar bisa menambah porsi tanpa harus menambah anggaran penyediaan makanan.

Menurut Sudaryono, sistem prasmanan juga berpotensi mengurangi makanan yang terbuang karena siswa dapat menyesuaikan jumlah makanan yang diambil setelah memperoleh porsi awal. Dari sejumlah pelaksanaan yang diamati, ia melihat tingkat makanan yang habis dan kebersihan penyajian cukup tinggi.

Meski dinilai dapat diterapkan lebih luas, Sudaryono menegaskan sistem prasmanan tidak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah. BGN perlu memastikan kesiapan dapur penyedia MBG dan pihak sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, serta wali murid. Sekolah harus mendaftar ke BGN, mengikuti pelatihan, dan dipastikan siap sebelum membuka prasmanan.

"Kami sekarang membuka prasmanan itu bukan membebaskan begitu saja, tetapi sekolah harus daftar ke kami, kami latih dulu, kami pastikan siap, baru boleh buka. Kalau tidak, akan ada pelaksanaan prasmanan yang berbeda-beda. Standarnya harus sama," ujar Sudaryono.

Saat ini, BGN masih menguji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Uji coba tersebut untuk mengidentifikasi kendala, mulai dari jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, hingga edukasi kepada pihak sekolah. Perluasan akan dilakukan secara bertahap setelah evaluasi.

Sebelumnya, BGN menargetkan sistem prasmanan dapat diterapkan di sekitar 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG hingga akhir 2026. Target tersebut akan dicapai secara bertahap setelah evaluasi terhadap pelaksanaan awal selesai. Selain memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan, sistem ini juga diarahkan menjadi bagian dari pendidikan di sekolah, seperti belajar mengantre, menjalankan piket, dan bersabar saat mengambil makanan.