Bahlil Ancam Teken Sendiri Izin Kilang Menengah, Minta Jajarannya Tak Persulit

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melayangkan teguran kepada jajarannya di Kementerian ESDM dan SKK Migas. Teguran itu terkait proses perizinan kilang minyak dan gas bumi (migas) kelas menengah yang dinilainya masih lambat.

Bahlil secara tegas memerintahkan agar permohonan perpanjangan izin operasional kilang skala menengah tidak dipersulit maupun ditahan. Ia menekankan jajarannya tidak boleh hanya fokus melayani perusahaan besar, tetapi juga harus memberi perhatian yang sama kepada pelaku usaha skala menengah.

"Pak Joko (Kepala SKK Migas Djoko Siswanto), saya minta sama Pak Dirjen (Migas Laode Sulaiman) jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus," ujar Bahlil dalam acara peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas permohonan PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) terkait perpanjangan masa operasi atau life extension Kilang LPG Gresik di Jawa Timur yang hingga kini masih berproses. Bahlil meminta seluruh permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan teknis dan regulasi dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat satu minggu.

"Kalau sudah izin sudah selesai persyaratannya, aturannya sudah memenuhi syarat, paling lama seminggu sudah harus di meja saya, saya teken. Saya senang kerja itu yang gede, tapi kalau cuma omong-omong, enggak penting lagi. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT Energi Nusantara Perkasa dalam menjalankan investasi pada hari ini," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Energi Nusantara Perkasa Sarjono memohon dukungan dan arahan dari Kementerian ESDM untuk kepastian perpanjangan izin operasional kilang mereka yang berlokasi di Gresik. Menurutnya, kilang tersebut memegang peranan penting dalam menyuplai kebutuhan LPG nasional secara konsisten.

"Kami juga memohon dukungan dan arahan Bapak Menteri untuk perpanjangan masa operation atau life extension Kilang LPG Gresik agar fasilitas yang berkontribusi bagi produksi LPG nasional ini dapat terus dimanfaatkan secara optimal," tutur Sarjono.

Sarjono menambahkan bahwa kepastian pasokan gas dan kelancaran proses evaluasi teknis sangat dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan operasi kilang. Hal itu dinilai penting untuk mendukung program ketahanan energi nasional.

"Kami berharap dukungan pemerintah dalam koordinasi dan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kepastian pasokan gas dan proses evaluasi teknis sehingga Kilang LPG Gresik dapat mendukung dan ketahanan energi nasional," ujar Sarjono.