Warga Alberta Tolak Merdeka, Referendum Berakhir dengan Keputusan Tetap Bersama Kanada

Warga Provinsi Alberta, Kanada, memutuskan untuk tetap bergabung dengan Kanada dalam referendum yang digelar pada Senin (19/10). Hasil tersebut dilaporkan CBS News dan menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Alberta tidak menginginkan pemisahan diri dari negara Amerika Utara itu.

Referendum ini bersifat tidak mengikat. Pertanyaannya adalah apakah warga ingin tetap menjadi bagian dari Kanada atau memulai proses hukum untuk melaksanakan pemungutan suara yang mengikat mengenai kemerdekaan. Meski demikian, hasil survei dan para analis sejak awal menyatakan bahwa pemisahan mustahil dilakukan karena hanya sekitar satu pertiga warga yang menginginkannya.

Alberta dikenal sebagai salah satu wilayah kaya minyak. Namun, sebagian warganya merasa pemerintah federal di Ottawa mengambil terlalu banyak pendapatan dari sumber daya alam Alberta tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Perasaan tidak puas inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan kemerdekaan di wilayah tersebut.

Pendiri organisasi advokasi Pathway to Independence, Cory Morgan, menjadi salah satu tokoh yang selama lebih dari 25 tahun memperjuangkan kemerdekaan Alberta. Ia menyatakan akan terus memperjuangkan gagasan tersebut meski warga menolak pemisahan diri dalam referendum.

Profesor Ilmu Politik Universitas Alberta, Jared Wesley, menilai sebagian pendukung referendum sebenarnya tidak menginginkan kemerdekaan. Menurutnya, mereka menggunakan pemungutan suara tersebut untuk menyampaikan ketidakpuasan kepada Ottawa.

Data yang dikumpulkan Viewpoint Alberta, sebuah inisiatif penelitian berbasis di Universitas Alberta, menunjukkan dua pertiga pemilih yang mendukung referendum melakukannya untuk mengirim pesan kepada Ottawa. Morgan menyebut kelompok tersebut sebagai "separatis yang enggan", yakni warga yang merasa sudah putus asa dan ingin pemerintah federal lebih memperhatikan kepentingan Alberta.

Dengan hasil ini, Alberta dipastikan tetap menjadi bagian dari Kanada. Namun, isu ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah federal masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan ke depan.