Trump Sebut Paris Akan Jadi Kota Muslim, Soroti Kebijakan Imigrasi Macron di Tengah Demo Rusuh
Presiden AS Donald Trump menilai Paris akan segera menjadi kota Muslim dan menyalahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena membiarkan imigran masuk. Pernyataan itu muncul saat Prancis dilanda demo yang berujung rusuh, dengan hampir 3.000 toko terdampak. PM Sebastien Lecornu menekankan komitmen memulihkan ketertiban, sementara Jean-Luc Melenchon meminta ia meminta maaf.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait kondisi Prancis. Ia menilai Paris akan segera berubah menjadi kota Muslim dan menuding Presiden Prancis Emmanuel Macron telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan imigran masuk ke negaranya.
Pernyataan itu disampaikan Trump ketika dimintai tanggapan setelah Macron menyalahkannya atas perang AS melawan Iran yang disebut menjadi pemicu lonjakan harga bahan bakar minyak dan inflasi global. Kenaikan harga minyak serta biaya hidup yang semakin tinggi memang menjadi salah satu keluhan utama para demonstran di Prancis belakangan ini.
Enggan disalahkan, Trump mengaku telah lama memberikan masukan kepada Macron soal demonstrasi. Ia menegaskan sudah mengingatkan bahwa kebijakan imigrasi Prancis merupakan kekeliruan.
"Saya sudah bilang sejak lama, 'Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan semua orang dari seluruh dunia masuk'," kata Trump pada Senin (19/10), dikutip Fox News.
"Dan seperti yang Anda tahu, Paris akan segera jadi kota Muslim. Dan itu bukan kesepakatannya. Saya sudah bilang ke Emmanuel, Anda harus tutup perbatasan negara. Saya sudah kenal dia mungkin 8 atau 9 tahun ini," imbuh dia.
Trump lantas membandingkan kondisi Amerika Serikat dan Prancis. Di bawah pemerintahannya saat ini, ia menerapkan tindakan keras terhadap imigran, mulai dari menjaga perbatasan secara ketat hingga melakukan penangkapan. Melalui unggahan di Truth Social pada Senin, Trump juga menyalahkan para migran atas kerusuhan yang terjadi di Prancis dan menyerukan agar perbatasan segera ditutup.
Di sisi lain, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan pemerintah daerah harus memberlakukan jam malam yang ditargetkan untuk memulihkan ketertiban. Namun, ia sendiri menolak menerapkan aturan jam malam di Paris. "Tekad saya untuk memulihkan ketertiban adalah mutlak," ujar Lecornu. Ia menuding kelompok radikal ultra kiri berupaya menciptakan kerusuhan menjelang pemilihan presiden Prancis.
Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon menolak pernyataan Lecornu dan meminta ia meminta maaf. "Perdana menteri harus meminta maaf, diam, dan berhenti mengipasi api kerusuhan," ungkap Melenchon.
Kerusuhan di sejumlah wilayah Prancis terjadi setelah demo pelajar yang menuntut perbaikan sistem pendidikan. Demo berlangsung berhari-hari secara damai, tetapi petugas menanggapinya dengan penangkapan dan gas air mata. Setelah tiga pekan, ajakan turun ke jalan muncul pada Jumat lalu, dan pada Sabtu warga berunjuk rasa secara damai dengan tuntutan yang meluas ke biaya hidup hingga ekonomi.
Saat demo berangsur reda, sejumlah kelompok mulai menyalakan api di jalan, membakar kendaraan, melakukan penjarahan, hingga merusak fasilitas. Federasi Perdagangan dan Ritel menyatakan hampir 3.000 toko terdampak, sementara para pejabat melaporkan aksi vandalisme dan penjarahan yang meluas di Paris, Marseille, dan kota-kota lain.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)