Transjakarta Kantongi Pembiayaan Rp5,07 Triliun, 3.782 Bus Listrik Siap Mengaspal di Jakarta

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan langkah besar menuju armada ramah lingkungan setelah memperoleh dukungan pembiayaan mencapai Rp5,07 triliun. Dana tersebut disiapkan melalui kerja sama strategis dengan Bank Jakarta untuk membiayai program elektrifikasi sebanyak 3.782 armada Transjakarta.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Strategis BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10). Nota kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun dan mencakup pembiayaan program elektrifikasi dengan potensi nilai mencapai Rp5,07 triliun.

Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mempercepat pengembangan armada berbasis listrik sekaligus mendukung pengurangan emisi di Ibu Kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi transportasi publik Jakarta menuju layanan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Selain dengan Transjakarta, Bank Jakarta juga menjalin sinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta. Sinergi itu untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal dengan potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran kredit dan penjaminan kredit.

Bank Jakarta turut bekerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembiayaan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun. Pembangunan pedestrian deck tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas, yang menjadi salah satu titik penting integrasi transportasi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa transformasi menuju Top 50 Global City pada 2030 membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem perkotaan. Menurutnya, sinergi diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

"Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota," kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Ia menekankan setiap kesepakatan yang ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target yang terukur, dan tata kelola yang baik. Keberhasilan kerja sama, lanjutnya, tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, menyatakan Pemprov terus memperkuat kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah," ujar Saefullah.

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama itu mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.