Tanggul Jebol di Kuranji, Pakar IABI Ingatkan Infrastruktur Pengendali Banjir Padang

Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Daryono menyoroti pentingnya ketahanan infrastruktur pengendali banjir setelah air merendam sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10). Menurutnya, tanggul yang dilaporkan jebol di aliran Sungai Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, menjadi pengingat bahwa dampak banjir tidak hanya ditentukan oleh besarnya hujan.

"Ini menunjukkan bahwa besarnya dampak banjir tidak hanya ditentukan oleh intensitas hujan dan debit sungai, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur pengendali banjir," ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).

Daryono menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur dapat memperparah dampak banjir dan memicu persoalan berantai. Tanggul yang jebol berpotensi memperluas genangan, sementara kerusakan jalan dapat menghambat evakuasi warga. Gangguan akses menuju infrastruktur air bersih juga berisiko mempersulit pelayanan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Daryono, banjir tersebut berdampak pada hampir 500 warga dan merendam lebih dari 120 rumah di Kota Padang. Kecamatan Kuranji menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 245 orang dan 60 rumah terendam, terutama di sekitar Guo dan Lapau Munggu. Di kecamatan itu, empat rumah dilaporkan rusak sedang dan satu rumah rusak berat, sementara akses jalan di sekitar PDAM Guo terputus akibat terjangan banjir.

Daryono menilai kerusakan jalan dan rumah mengindikasikan aliran banjir di lokasi tertentu kemungkinan memiliki energi serta kemampuan erosi yang cukup besar. Namun, ia menegaskan bahwa penyebab kerusakan masih harus dikonfirmasi melalui survei lapangan.

Secara hidrometeorologis, hujan lebat meningkatkan limpasan permukaan dan debit sungai hingga melampaui kapasitas alur di beberapa lokasi. Kondisi lereng, kejenuhan tanah, dan karakteristik aliran dapat mempercepat kenaikan debit. Sementara itu, penyempitan alur, sedimentasi, maupun hambatan aliran perlu diperiksa karena dapat mengurangi kemampuan sungai menampung banjir.

Daryono mendorong audit kondisi tanggul dan kapasitas sungai untuk mengidentifikasi bagian yang lemah serta potensi luapan berulang. Survei pascabanjir juga diperlukan untuk memetakan batas dan kedalaman genangan, jejak erosi, endapan sedimen, serta lokasi kerusakan. Hasilnya dapat menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan tanggul, jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih.

Selain infrastruktur, Daryono menekankan pentingnya mengevaluasi sistem peringatan dini. Sensor di hulu perlu memberikan waktu yang cukup bagi petugas untuk menyampaikan peringatan dan mengevakuasi warga. Dalam penanganan darurat, keselamatan warga di bantaran sungai, kawasan berarus deras, dan sekitar tanggul rusak harus menjadi prioritas. Akses jalan maupun jembatan yang rusak juga tidak boleh dibuka sebelum strukturnya dinyatakan aman.

Untuk jangka panjang, Daryono menilai pengurangan risiko harus dilakukan dari hulu daerah aliran sungai (DAS) hingga permukiman di hilir. Upaya tersebut mencakup rehabilitasi lahan kritis, konservasi tanah dan air, pengendalian perubahan tata guna lahan, serta penataan ruang berdasarkan peta bahaya. Menurutnya, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan tanggul, tetapi juga memerlukan tata ruang yang aman, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan warga untuk mengurangi korban serta kerugian.