Setahun Takaichi Pimpin Jepang, Popularitas 50 Persen dan Bayang-Bayang Skandal Kabinet

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kini menghadapi ujian politik terberat setelah genap setahun memimpin sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan tertinggi di negara itu. Meski Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan besar dalam pemilu dan popularitasnya masih tergolong kuat, Takaichi dibayangi sejumlah persoalan yang menguji kepemimpinannya.

Jajak pendapat terbaru menempatkan tingkat persetujuan terhadap Takaichi di kisaran 50 persen. Angka itu menjadi yang terendah sejak ia menjabat, tetapi masih terbilang kuat bagi seorang perdana menteri Jepang yang telah memimpin selama 12 bulan. Dukungan tersebut juga masih jauh di atas angka 30 persen yang kerap menjadi zona berbahaya bagi pemimpin Jepang sebelumnya.

Peneliti senior Council on Foreign Relations di New York, Sheila A Smith, menilai gaya bicara Takaichi yang lugas telah menjadi aset, terutama dalam strategi diplomatiknya. Dukungan publik juga mengalir karena Takaichi tidak menunjukkan sikap mundur saat menghadapi perselisihan diplomatik dengan China terkait Taiwan. Aktivitasnya di media sosial turut membantunya menjangkau pemilih muda yang mulai jenuh dengan gaya politik tradisional para pendahulunya.

Namun, tantangan di dalam negeri semakin besar. Salah satu persoalan utama adalah skandal yang melibatkan Menteri Pertanian Kazuo Yana. Pada awal bulan ini, Takaichi sempat membela Yana setelah menteri itu memicu kemarahan publik akibat pernyataannya mengenai pemotongan anggaran pembangunan jalan di daerah yang tidak mendukungnya. Takaichi kemudian menyebut komentar Yana yang dilaporkan media sebagai "sejujurnya, payah" jika memang benar disampaikan. Respons itu tidak cukup meredam tekanan agar Yana mundur, dan pada 14 Oktober Yana akhirnya mengundurkan diri. Ia menjadi menteri kabinet pertama dalam pemerintahan Takaichi yang meninggalkan jabatan akibat kontroversi.

Persoalan Takaichi tidak berhenti pada skandal kabinet. Ia juga menghadapi kritik terkait isu suksesi kekaisaran Jepang yang masih membatasi takhta hanya untuk laki-laki. Takaichi dituduh mendorong revisi yang berpotensi menghambat perubahan aturan tersebut. Ia juga mendapat sorotan karena dinilai kurang memberikan dukungan kepada kepala Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Tomoko Akane, yang menjadi sasaran sanksi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Untuk meredakan tekanan ekonomi, Takaichi mengusulkan pemotongan pajak konsumsi makanan dan minuman selama dua tahun, dari 8 persen menjadi 1 persen. Ia juga berencana memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, rencana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pendanaannya. Takaichi bersikeras kebijakan itu tidak membutuhkan tambahan pinjaman, tetapi belum menjelaskan secara terperinci bagaimana pemerintah akan menutup kebutuhan anggarannya. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran terhadap utang publik Jepang yang sudah menjadi salah satu beban terbesar di antara negara-negara anggota G7.

Di tengah berbagai persoalan itu, gaya kepemimpinan Takaichi turut menjadi sorotan. Ia jarang memberikan wawancara individual dan lebih memilih menyampaikan pandangan serta kebijakannya melalui unggahan di platform X. Dalam lima bulan pertama masa jabatannya, Takaichi menggelar 34 konferensi pers, lebih sedikit dibandingkan pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang mengadakan 57 konferensi pers, dan Fumio Kishida yang menggelar 90 konferensi pers dalam periode yang sama. Sebaliknya, kantor berita Kyodo mencatat Takaichi menerbitkan 370 unggahan di X selama periode tersebut.

Takaichi dikenal dengan janji untuk "bekerja, bekerja, bekerja" demi masyarakat Jepang. Ia mengaku hanya tidur dua hingga empat jam setiap malam dan terkadang meminta bantuan asistennya sejak pagi buta. Ia juga mengatakan harus mengalokasikan lebih banyak waktu untuk urusan pribadi dibandingkan perdana menteri laki-laki, termasuk mandi, menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan merias wajah sebelum memulai aktivitas pemerintahan. Meski menghadapi kritik, Takaichi masih memiliki modal politik yang cukup kuat, terutama melalui pendekatannya terhadap kebijakan pertahanan, termasuk dorongan untuk meningkatkan kemampuan Jepang menghadapi ancaman China dan Korea Utara.