Sawah di Padang Kembali Tertimbun Banjir, 34,5 Hektare Butuh Rehabilitasi Usai PUPR Selesai

Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada September dan Oktober 2026 kembali memberi dampak serius bagi sektor pertanian. Puluhan hektare lahan sawah yang sebelumnya telah direhabilitasi pascabencana banjir dan galodo akhir 2025 kini tertimbun material sedimen sehingga tidak bisa dimanfaatkan petani.

Dinas Pertanian Kota Padang mencatat sebanyak 30,5 hektare lahan pertanian membutuhkan rehabilitasi akibat tertimbun material banjir. Kondisi ini membuat upaya pemulihan yang sebelumnya dilakukan harus diulang. Lahan-lahan tersebut merupakan bagian dari area persawahan yang sempat kembali diolah dan ditanami petani.

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menyatakan rehabilitasi ulang lahan sawah akan dilakukan setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelesaikan penanganan sungai dan saluran air. Koordinasi diperlukan karena pemulihan lahan pertanian berkaitan erat dengan infrastruktur pengairan.

"Kita menunggu pengerjaan PUPR selesai dulu baru nanti lahan-lahan sawah yang tertimbun ini akan kita lakukan lagi rehabilitasi dan ini sudah kami usulkan kembali ke Kementerian Pertanian untuk melakukan rehabilitasi lahan sawah seluas 34,5 hektare yang tertimbun kembali setelah dilakukan rehabilitasi," kata Yoice, Selasa (3/11/2026).

Saat ini Dinas PUPR tengah merehabilitasi sejumlah sungai serta intake saluran air menuju area persawahan. Sinkronisasi pekerjaan menjadi perhatian agar rehabilitasi fisik lahan pertanian dapat dilakukan setelah infrastruktur pendukungnya siap.

Dampak banjir September dan Oktober 2026 menambah panjang proses pemulihan sektor pertanian. Sebelumnya, bencana galodo dan banjir besar akhir 2025 menyebabkan kerusakan lahan pertanian mencapai 102 hektare. Dinas Pertanian telah merehabilitasi lahan-lahan tersebut, dan sebagian bahkan sudah kembali dapat diolah petani.

Namun, banjir yang kembali terjadi membuat sebagian lahan tertutup material sedimen. Akibatnya, lahan persawahan yang sebelumnya pulih kembali kehilangan fungsi sebagai area produksi pertanian. Dinas Pertanian pun harus menyiapkan rehabilitasi lanjutan.

Untuk mendukung penanganan, Dinas Pertanian Kota Padang kembali mengajukan usulan anggaran kepada Kementerian Pertanian agar rehabilitasi lahan sawah yang tertimbun memperoleh alokasi pendanaan pada 2027. "Ini kita sudah usulkan ke Kementerian Pertanian untuk bisa mengalokasikan anggarannya lagi untuk merehab lahan sawah yang tertimbun itu," ujar Yoice.

Selain pengajuan anggaran, Dinas Pertanian melakukan pendataan langsung terhadap lahan sawah terdampak dengan melibatkan kelompok tani di masing-masing wilayah. Pendataan ini untuk memastikan kondisi lahan dan kebutuhan penanganan teridentifikasi baik sehingga rehabilitasi maupun penyaluran bantuan tepat sasaran. Melalui koordinasi dengan Dinas PUPR, pengusulan anggaran, serta pendataan bersama kelompok tani, pemerintah daerah berupaya memulihkan kembali lahan pertanian yang terdampak banjir di Kota Padang.