Prabowo Minta Amran Tutup Celah Mafia Pangan, Peternak Rugi Konsumen Tetap Bayar Mahal

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menutup celah bagi mafia yang memainkan harga pangan. Perintah itu disampaikan langsung agar praktik permainan harga yang merugikan rakyat kecil tidak terus berlanjut.

Amran mengungkapkan bahwa indikasi permainan harga terlihat jelas pada komoditas ayam dan telur. Peternak menjual hasil produksinya dengan harga rendah, tetapi konsumen justru harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Di tingkat produsen, harga ayam dan telur berada di kisaran Rp20 ribu hingga Rp21 ribu, sedangkan di tingkat konsumen bisa mencapai Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kilogram.

"Dan itu perintah Bapak Presiden (Prabowo), 'Pak Mentan, jangan beri ruang mafia bermain di tengah rakyat kecil'," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Menurut Amran, persoalan serupa tidak hanya terjadi pada ayam dan telur, tetapi juga beras serta minyak goreng. Selisih harga antara tingkat produsen dan konsumen perlu ditelusuri karena dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam rantai distribusi. Ia menilai upaya stabilisasi harga tidak akan efektif jika persoalan di tengah rantai distribusi tidak ditangani.

Amran mencatat sekitar 4,8 juta peternak mengeluhkan kondisi usaha yang tertekan, dan ribuan di antaranya telah berunjuk rasa pada 9 Oktober lalu karena harga jual hasil ternak berada di bawah harga pokok produksi yang ditetapkan pemerintah. "Jadi kita didemo konsumen, kita didemo produsen. Lucu kan negeri kita? Peternaknya rugi, di sini juga berteriak," ujarnya.

Ia mengaku telah menyurati Kapolri Suyudi Ario Seto untuk berkoordinasi menangani dugaan permainan harga tersebut. Pemerintah juga berupaya menyerap produksi peternak melalui program Makan Bergizi Gratis, meski langkah itu dinilai belum cukup menyelesaikan persoalan. Pembangunan industri pakan tengah dilakukan, tetapi membutuhkan waktu.

Amran turut menyoroti persoalan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya vitamin B12. Produk yang semestinya ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu justru dijual jauh lebih mahal daripada beras biasa. Beras biasa dijual sekitar Rp13.500 per kg, sementara beras fortifikasi dapat mencapai Rp56 ribu per kg. Ia mengaitkan hal ini dengan dugaan penipuan konsumen dan menyebut potensi kerugian masyarakat mencapai Rp89 triliun pada tahun ini.

Ia juga menyinggung penindakan terhadap perusahaan penggilingan beras pada 2017. Saat itu ada perusahaan yang mengambil keuntungan hingga Rp26 ribu per kilogram, sementara petani hanya memperoleh sekitar Rp200 per kg, dan perusahaan tersebut kemudian ditutup secara permanen. Amran mempertanyakan mengapa harga pangan masih tinggi ketika stok melimpah, dengan kapasitas gudang beras yang sebelumnya sekitar 3 juta ton kini mencapai 4,5 juta ton.

Amran menegaskan pemerintah perlu menindaklanjuti dugaan permainan harga agar peternak tidak terus merugi dan konsumen tidak terbebani harga tinggi. Ia menyatakan siap mengambil risiko dalam penanganan persoalan tersebut. "Yang middleman ini harus diberesin. Selama tidak diberesin, Pak, ini kerja kita terus," kata Amran.