UNDP Peringatkan Tiga Krisis Sekaligus Ancam Negara Berkembang, Ratusan Juta Orang Terancam Miskin

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengeluarkan peringatan serius bahwa negara-negara berkembang kini menghadapi tiga krisis yang datang bersamaan, yakni krisis energi, fenomena El Nino, dan lonjakan biaya pinjaman. Kombinasi ketiganya disebut berpotensi menjerumuskan puluhan hingga ratusan juta orang kembali ke jurang kemiskinan.

Administrator UNDP Alexander De Croo menegaskan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan dukungan mendesak dari komunitas internasional. Menurutnya, tekanan yang datang serentak membuat negara-negara tersebut seolah ditarik ke berbagai arah. "Negara-negara berkembang seperti ditarik tangan dan kakinya ke berbagai arah. Ini benar-benar sulit bagi mereka," ujar De Croo, seperti dikutip The Guardian.

Peringatan ini muncul menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok. Sebelumnya, UNDP telah menerbitkan laporan bertajuk No Time to Recover yang menyoroti risiko krisis energi, iklim, dan utang yang saling memperburuk dampaknya.

Harga minyak dunia kembali menembus US$100 per barel dalam beberapa pekan terakhir setelah konflik di Timur Tengah memanas. Laporan UNDP mencatat, sejak perang Iran pecah awal tahun ini, hingga 130 juta penduduk termiskin dunia sempat terlindungi dari dampak penuh lonjakan harga berkat berbagai kebijakan darurat pemerintah. Namun, perlindungan itu kini terancam karena banyak pemerintah mulai kehabisan ruang fiskal untuk menahan kenaikan biaya hidup.

"Apa yang kami lihat sekarang adalah negara-negara mulai mengubah kebijakan dan membiarkan kenaikan harga diteruskan. Mereka mengubah kebijakan karena tidak punya pilihan, karena ruang fiskal mereka benar-benar habis," kata De Croo. Ia menambahkan, "Kita sedang menyaksikan badai sempurna yang dapat mendorong puluhan, bahkan ratusan juta orang kembali ke jurang kemiskinan."

Selain krisis energi, negara berkembang juga dibayangi ancaman El Nino yang diperkirakan bisa menjadi salah satu yang terburuk dalam 1.000 tahun terakhir. Fenomena iklim ini dikhawatirkan memicu gagal panen luas dan meningkatkan risiko cuaca ekstrem. Pada saat yang sama, aksi jual obligasi di pasar global mendorong kenaikan biaya pinjaman pemerintah. De Croo menyebut biaya pendanaan obligasi bagi negara berkembang saat ini mencapai sekitar 9 persen. "Biaya pembiayaan obligasi bagi negara-negara berkembang saat ini mencapai 9 persen. Itu sangat, sangat tinggi," ujarnya.

Ia memperkirakan situasi masih akan memburuk hingga musim semi mendatang. "Untuk masing-masing dari tiga hal yang kami sebutkan, harga bahan bakar, El Nino, dan pasar obligasi, sayangnya saat ini kami belum melihat cahaya di ujung terowongan," kata De Croo.

Tekanan utang juga berdampak pada anggaran layanan publik di negara berpendapatan rendah. Riset kelompok kampanye Debt Justice menunjukkan negara-negara berpendapatan rendah yang dikategorikan IMF sedang mengalami atau berisiko kesulitan pembayaran utang telah memangkas anggaran pendidikan rata-rata 8 persen sejak 2019, sementara belanja publik secara lebih luas turun rata-rata 2 persen. Direktur Eksekutif Debt Justice Heidi Chow menilai tingginya beban utang sangat mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Debt Justice mendesak penghapusan sebagian utang yang paling membebani serta perombakan kerangka restrukturisasi utang yang dikelola IMF.

De Croo menyatakan UNDP tidak menentang upaya keringanan utang, namun proses negosiasi bisa berlangsung berbulan-bulan sementara negara berkembang butuh langkah mendesak. "Kami mendesak komunitas internasional, pemberi pinjaman multilateral, donor, dan mitra, untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau agar negara-negara dapat terus mendukung rumah tangga yang paling rentan," katanya. Ia menekankan perlunya kebijakan terkoordinasi khusus bagi negara berkembang, seperti penangguhan sementara pembayaran utang yang pernah dilakukan G20 selama pandemi Covid-19, serta penyediaan likuiditas bagi bank sentral termasuk fasilitas pertukaran mata uang yang diterapkan Federal Reserve saat krisis keuangan. "Apa yang akan membantu adalah tingkat likuiditas tertentu," pungkasnya.