Petani Muda Kini Kelola Lahan 200 Hektare, Brigade Pangan Ubah Wajah Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengembangkan Brigade Pangan sebagai model pengelolaan pertanian yang memadukan generasi muda, mekanisasi, teknologi, manajemen usaha, pembiayaan, dan pasar. Model ini menyasar lahan yang belum optimal agar menjadi hamparan produktif. Gagasan ini berangkat dari persoalan sektor pertanian, seperti kebutuhan pangan yang terus meningkat, regenerasi petani yang melambat, keterbatasan tenaga kerja, fragmentasi lahan, dan mekanisasi yang belum optimal di sejumlah kawasan.

Brigade Pangan dirancang sebagai kelembagaan usaha yang memberi ruang bagi petani muda untuk mengelola lahan secara kolektif. Satu brigade terdiri atas sekitar 15 petani muda yang mengelola lahan sekitar 200 hektare. Mengelola lahan seluas itu secara manual membutuhkan waktu dan biaya besar, sehingga traktor, combine harvester, rice transplanter, pompa, dan alat mesin pertanian (alsintan) lain menjadi bagian penting dari model ini. Petani muda juga didorong memahami cara menghitung biaya produksi, mengatur penggunaan alsintan, menentukan jadwal tanam, mengelola keuangan, mencari pembiayaan, membangun kemitraan, hingga memasarkan hasil panen. Brigade Pangan pun diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi petani, bukan sekadar penerima bantuan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya kerja bersama dalam menjaga produksi pangan nasional. "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Ini merupakan hasil kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terus bekerja menjaga produksi pangan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10).

Dalam dokumen strategis BPPSDMP, model ini menggabungkan pengelolaan lahan melalui Optimalisasi Lahan (OPLAH) atau cetak sawah, mekanisasi, sarana produksi, kemitraan, dan skema usaha dalam satu ekosistem. Tujuannya meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani, memperkuat regenerasi, serta mendukung produksi pangan nasional. Jumlah brigade tumbuh cepat. Pada awal 2025, Kementan mencatat 1.771 Brigade Pangan di 12 provinsi, sedangkan data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian per 29 Oktober 2026 mencatat 4.474 brigade di 28 provinsi. Sumatra Selatan memiliki 733 brigade, Sumatra Utara 392, Kalimantan Selatan 402, Kalimantan Tengah 367, dan Sulawesi Selatan 411. Papua memiliki 376 brigade, Kalimantan Barat 326, dan Lampung 238. Brigade tersebut tersebar di lahan rawa dan non-rawa hingga kawasan cetak sawah baru.

Pemerintah membangun basis lahan untuk produksi terlebih dahulu melalui kawasan optimalisasi lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat. Lahan yang belum optimal ini kemudian didorong menjadi produktif, lalu dikelola Brigade Pangan. Setelah itu, Kementan mendukung pemanfaatan alsintan agar pengolahan tanah, penanaman, dan panen berlangsung lebih cepat dan efisien. Melalui BPPSDMP, petani dan pengelola brigade juga mendapat pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Materinya mencakup teknik budidaya, manajemen usaha, kepemimpinan, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan usaha. Penyuluh membantu dan mendampingi kegiatan ini disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan petani.

"Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal," ujar Idha. Seiring berkembangnya usaha, kebutuhan modal ikut meningkat. Akses terhadap KUR dan pembiayaan alsintan menjadi bagian ekosistem pengembangan brigade. Brigade juga didorong membangun hubungan dengan pemilik lahan, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, offtaker, dan pasar. Rangkaian intervensi ini menunjukkan pemerintah tidak hanya membentuk brigade, tetapi juga menumbuhkan kelembagaannya menuju kemandirian.

"Target kita bukan hanya membuka lahan, tetapi memastikan lahan tersebut benar-benar ditanami. Percepatan tanam terus dijaga dengan pengawalan penyuluh serta kesiapan petani untuk langsung menanam tanpa menunggu kondisi sempurna, sementara kendala teknis diselesaikan secara paralel," kata Idha. Salah satu contoh datang dari Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Brigade Pangan Tekad Pemuda di sana mengelola sekitar 191 hektare lahan optimalisasi, yang sebagian merupakan rawa pasang surut dengan tantangan tata air dan kondisi tanah. Perbaikan tata air, pengelolaan lahan, penerapan mekanisasi yang dilakukan oleh brigade beranggotakan 15 petani muda dan dipimpin Parden itu berhasil meningkatkan indeks pertanaman. Pada sebagian lahan, indeks pertanaman mencapai IP 300, atau tiga kali tanam dalam setahun.

"Tujuan kita adalah meningkatkan indeks pertanaman. Dengan ketersediaan air yang memadai, indeks pertanaman yang saat ini mencapai 2,5 dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 3 kali tanam dalam setahun sesuai potensi wilayah," kata Idha. Contoh lain datang dari Desa Simpang Datuk, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Awalludin Fajar (31) memimpin Brigade Simpang Datuk III yang beranggotakan 15 orang dan mengelola lahan seluas 205,09 hektare. Berdasarkan analisis musim tanam yang disampaikan kepada Kementerian Pertanian pada Mei 2025, brigade ini berhasil menaikkan produktivitas lahan dari sekitar 3,2-4 ton per hektare menjadi 5-6 ton per hektare. Dari sisi ekonomi, setiap anggota yang terlibat dalam budidaya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp20 juta per bulan.

Kedua kisah itu menunjukkan Brigade Pangan berpotensi mengubah cara generasi muda memandang pertanian. Pertanian dapat menjadi pekerjaan yang menuntut kemampuan mengelola teknologi, menghitung biaya, mengambil keputusan, dan membangun bisnis. Ke depan, tantangannya bukan lagi memperbanyak jumlah, melainkan memastikan brigade berkembang secara sehat, mulai pembentukan, penguatan dan perkembangannya, hingga mandiri. Pada tahap awal, pemerintah memberikan lahan, sarana produksi, alsintan, dan pendampingan. Kapasitas SDM dan manajemen diperkuat agar brigade mampu mengambil keputusan bisnis sendiri, sementara akses pembiayaan dan pasar membantu memperbesar usaha. Bila ekosistem ini berjalan, brigade tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah untuk setiap siklus produksi.

"Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujar Idha. Dukungan pemerintah diharapkan menjadi modal awal untuk membangun usaha yang terus berputar dan berkembang. Dengan begitu, yang dibangun bukan hanya kapasitas produksi pangan, tetapi juga generasi baru penggerak pertanian yang tidak hanya mewarisi sawah tetapi mampu mengelolanya. "Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," pungkas Idha.