Otorita IKN Kantongi Investasi Rp3,74 Triliun, Delapan Tower Hunian ASN Siap Dibangun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk proyek hunian aparatur sipil negara (ASN) sekaligus lima investasi swasta dengan nilai total mencapai sekitar Rp3,74 triliun. Penandatanganan berlangsung di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (14/10).

Dari nilai tersebut, porsi terbesar berasal dari pembangunan delapan tower rumah susun ASN yang menelan biaya Rp2,62 triliun. Proyek ini diprakarsai PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management dan mencakup 288 unit hunian, masing-masing seluas 190 meter persegi. Sisanya, sekitar Rp1,11 triliun, merupakan investasi swasta murni yang tersebar di berbagai sektor.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Nusantara tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Menurutnya, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah turut menjadi tulang punggung pembiayaan.

"Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya," ujar Basuki dalam acara tersebut.

Lima investasi swasta yang dimaksud meliputi pengembangan peternakan ayam terintegrasi oleh PT Berdikari senilai Rp177 miliar. Selain itu, ada pembangunan fasilitas komersial dan apartemen Grand Vista Nusantara oleh PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park dengan nilai Rp1 triliun. Investasi lain menyasar sektor kuliner, mebel, dan sarana olahraga.

Langkah ini menyusul kerja sama sebelumnya pada 6 Oktober 2026, ketika Otorita IKN menandatangani pembangunan 109 rumah tapak ASN bersama PT Intiland Development Tbk senilai Rp2,819 triliun. Deretan proyek tersebut memperlihatkan percepatan pembangunan hunian dan fasilitas kota di Nusantara.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut baik peluang yang terbuka bagi pelaku usaha daerah. Menurutnya, investasi di IKN membuka akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar.

"IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil, untuk masyarakat kami diterima di IKN," kata Witiarso. Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menarik modal besar, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh.