Zulhas Pimpin Persiapan COP31, Indonesia Incar Investasi Hijau dan Pasar Karbon Dunia
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia akan mendorong penguatan pasar karbon dan investasi hijau pada COP31 UNFCCC di Antalya, Turki. Pemerintah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan menyasar sektor pangan, energi, persampahan, hingga karbon biru untuk mendukung aksi iklim dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia menetapkan penguatan pasar karbon dan peluang investasi hijau sebagai agenda utama dalam persiapan delegasi menuju Conference of the Parties ke-31 (COP31) UNFCCC di Antalya, Turki. Langkah ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan terbatas koordinasi tingkat menteri di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Zulhas, pemerintah ingin mendorong komitmen iklim menjadi kerja sama dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional. "Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.
Ia menilai pasar karbon dapat memperluas sumber pembiayaan aksi iklim sekaligus membuka peluang investasi di berbagai sektor. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat. Kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan menjadi bukti bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi.
Pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas mendorong kedua mandat tersebut untuk memperkuat koordinasi aksi iklim dan investasi hijau. "Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," kata Zulhas.
Zulhas menyebut peluang pertumbuhan hijau Indonesia mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, pengelolaan sampah, serta karbon biru di wilayah laut dan pesisir. Di sektor pangan, pemerintah akan mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi ramah lingkungan, seperti pertanian cerdas (smart agriculture), budi daya perairan berkelanjutan (aquaculture), padi rendah emisi (green rice), dan silvofishery di kawasan mangrove.
Pemerintah juga mendorong pengelolaan, konservasi, dan restorasi lahan terdegradasi. Selain mendukung penyerapan karbon, upaya ini diharapkan membuka peluang kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat. Pada sektor persampahan, transformasi sistem pengelolaan diharapkan dapat mengurangi emisi metana dan memperkuat ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pendekatan waste to energy, yang dikembangkan bersama Danantara dan pemerintah daerah, juga diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus mendukung ketahanan energi.
Di wilayah laut dan pesisir, pengembangan karbon biru diarahkan untuk melindungi ekosistem, termasuk mangrove, yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Upaya tersebut perlu disertai pemberdayaan masyarakat pesisir agar manfaat ekonomi dan lingkungannya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dinilai penting untuk mempercepat penerapan teknologi sesuai kebutuhan nasional sekaligus meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Menjelang COP31 di Antalya, Zulhas berharap delegasi Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, dan membuka peluang kerja sama internasional yang memberi manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Partisipasi Indonesia, ujarnya, perlu diarahkan pada hasil konkret yang mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan ekonomi hijau. "Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," ujar Zulhas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)