Malaysia Desak Indonesia Minta Maaf soal Kabut Asap, Wamenko Hanif Buka Suara

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq angkat bicara menanggapi desakan Anggota DPR Malaysia Andrew Chen Kah Eng yang meminta pemerintah Indonesia segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Desakan itu disampaikan Andrew melalui pernyataannya yang dikutip Malay Mail, Senin (12/10).

Hanif menjelaskan bahwa pihak yang berwenang memberikan respons resmi atas isu lintas negara ini adalah Menteri Luar Negeri RI. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya meluruskan persepsi publik internasional yang menilai meluasnya karhutla semata-mata dipicu oleh aktivitas manusia.

Menurut Hanif, faktor iklim ekstrem El Nino turut menjadi pendorong utama meluasnya karhutla di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Jakarta Barat, Kamis (15/10).

"(Karhutla) tentu tidak ulah manusia semata, tapi memang potensi bahan bakar yang cukup berlimpah di Indonesia dengan El Nino yang cukup panjang dan suhu yang cukup tinggi juga menjadi salah satu pendorong dari kegiatan ini," ujar Hanif.

Hanif juga menyinggung prinsip hukum lingkungan internasional yang menegaskan bahwa pihak pencemar wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Ia yakin Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir akan merespons isu ini melalui mekanisme diplomasi yang telah dirancang secara matang.

"Nanti pasti Bapak Menteri Luar Negeri akan menjelaskan secara teknis kepada teman-teman di ASEAN karena prinsip environmental law itu sama, siapapun pencemar wajib membayar. Saya pikir Menteri Luar Negeri akan mendiskusikan dengan diplomasi yang saya pikir sudah tata dengan baik," kata Hanif.

Di sisi lain, Andrew Chen Kah Eng tidak hanya mendesak Indonesia segera mengatasi karhutla. Ia juga meminta RI menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada negara-negara anggota ASEAN.

"Membiarkan kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 mencemari udara negara lain tidak dapat diterima, terlebih lagi karena situasi ini mengancam kesehatan masyarakat," ujar Andrew.

Andrew menegaskan rakyat Malaysia menderita akibat polusi tersebut dan menilai pejabat Indonesia tampak mengabaikan masalah kesehatan mereka. Ia menekankan kesehatan dan nyawa manusia tidak bisa dianggap enteng sehingga persoalan polusi udara harus ditangani secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Andrew mendesak PBB dan ASEAN menyatakan bahwa akses lingkungan yang bersih, aman, dan sehat merupakan hak asasi manusia universal yang tidak bisa dicabut. Ia juga mengecam pernyataan pejabat Indonesia yang menyebut karhutla pemicu kabut asap di Malaysia dan Singapura sebagai faktor alam, dan menilai pernyataan itu tidak bertanggung jawab. Menurutnya, meremehkan karhutla gambut sebagai tindakan alam berarti mengabaikan praktik buatan manusia yang mendorong polusi lintas batas.