Menkeu Suahasil Beberkan Strategi Investasi Sawit, Pekebun Rakyat Jadi Kunci

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa investasi swasta di sektor kelapa sawit tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan produksi. Menurutnya, modal yang masuk harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai industri, termasuk memperkuat kapasitas pekebun rakyat dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam acara Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10).

Suahasil menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, mulai dari ekonomi perdesaan, industri manufaktur, hingga sektor pangan dan energi. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan sekitar 41 persen di antaranya dikelola oleh pekebun rakyat atau smallholders. Kondisi ini menunjukkan masa depan industri sawit sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada menjadi prioritas utama. Tujuannya agar pendapatan pekebun dapat meningkat tanpa harus menambah tekanan terhadap kawasan hutan. Suahasil menekankan bahwa pertanyaan penting bukan hanya seberapa besar modal yang dapat dimobilisasi, melainkan ke mana modal tersebut mengalir dan hasil apa yang bisa dicapai.

"Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai, termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan," ujar Menkeu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Suahasil memaparkan tiga langkah utama. Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari daya tarik investasi dengan mendorong hilirisasi melalui pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, serta investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi produk. Pengembangan energi berbasis sawit seperti implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah, dan bensin berbasis bahan baku pertanian juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah industri.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk membuka peluang investasi yang belum dapat dikelola sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Suahasil menyebut instrumen berbagi risiko, bantuan teknis, dan penyiapan proyek dapat membantu menarik modal swasta untuk peremajaan perkebunan rakyat, penguatan ketelusuran rantai pasok, dan pengembangan industri hilir. Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mendukung penguatan sektor melalui peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan keterampilan, penelitian, dan infrastruktur. Dukungan tersebut perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab secara fiskal.

Ketiga, memastikan pekebun rakyat menjadi bagian integral dari model bisnis industri sawit. Menurut Suahasil, pekebun tidak hanya berperan sebagai pemasok di ujung rantai nilai, tetapi juga sebagai produsen dan wirausaha yang memiliki potensi untuk berpartisipasi lebih jauh dalam pengembangan industri. Dengan demikian, investasi di sektor sawit dapat membuka peluang kerja yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan, memperbaiki kondisi kerja, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat, termasuk di bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, serta rekayasa dan teknologi.

Suahasil juga menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang kredibel diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia. Ia membeberkan bahwa sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Menurut Suahasil, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan. Melalui investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, penguatan peran pekebun rakyat, dan pengembangan industri hilir, sektor kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360," pungkas Suahasil.