Mendagri Geram! PBB Pati Naik 250 Persen, Warga Langsung Protes

Jakarta – Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan nasional. Lonjakan hingga 250 persen ini menuai keresahan warga, dan kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung menelusuri kebenarannya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk mengecek lonjakan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Pati.

“Saya sudah perintahkan Itjen untuk menelusuri apa dasar dari kenaikan tersebut,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

Tito mengaku informasi awal ini ia peroleh dari pemberitaan media massa. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah kebijakan kenaikan PBB itu telah melalui mekanisme yang sesuai, termasuk konsultasi ke Kemendagri.

“Saya akan cek. Saya tahu dari media, makanya akan kita cek dulu lebih lanjut,” imbuh Tito.

Protes Warga Menggema

Warga Kabupaten Pati dibuat terkejut dan gusar setelah mengetahui bahwa tagihan PBB mereka melonjak hingga dua setengah kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai terlalu drastis dan memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

Beberapa warga bahkan mengaku tagihan pajaknya naik dari sekitar Rp100 ribu menjadi lebih dari Rp350 ribu. Situasi ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan protes ke pemerintah daerah dan menyuarakan keberatan mereka melalui berbagai kanal, termasuk media sosial.

Bupati Pati Buka Suara

Menanggapi polemik yang berkembang, Bupati Pati Sudewo memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

“Saya ingin rumah sakit di Pati menjadi lebih baik, begitu juga dengan jalan-jalan rusak yang kami perbaiki agar masyarakat bisa lebih nyaman,” kata Sudewo saat diwawancarai media lokal.

Sudewo menekankan bahwa kenaikan PBB ini bukan tanpa tujuan. Ia menyebut, perbaikan fasilitas publik seperti rumah sakit dan infrastruktur jalan membutuhkan anggaran besar. Dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, ia berharap pelayanan kepada masyarakat juga ikut meningkat.

Pertanyaan Besar: Sudah Sesuai Prosedur?

Kenaikan PBB di suatu daerah memang bisa dilakukan, namun harus melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif, termasuk penyesuaian tarif dalam Peraturan Daerah (Perda). Setiap revisi Perda, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat, idealnya dikonsultasikan kepada Kemendagri agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak membebani warga secara sepihak.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi apakah kenaikan tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati ini telah melalui tahapan konsultasi sebagaimana mestinya.

Sorotan Kemendagri: Tegas Awasi Daerah

Langkah tegas Mendagri Tito Karnavian dalam menanggapi isu ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan fiskal di daerah harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan semata-mata meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran prosedur atau pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai aturan, Kemendagri dipastikan akan memberikan sanksi atau rekomendasi untuk revisi.

Pajak dan Daya Beli Masyarakat

Kenaikan pajak, jika tidak dibarengi dengan sosialisasi yang memadai dan waktu transisi yang wajar, bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Terlebih bagi warga desa dan kota kecil seperti Pati, di mana penghasilan harian masih tergolong pas-pasan.

Pakar kebijakan publik menilai, kenaikan PBB hingga ratusan persen dalam waktu singkat dapat dianggap sebagai kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah semestinya mengedepankan pendekatan bertahap dan melibatkan warga dalam proses penetapan kebijakan fiskal.

Harapan Warga: Evaluasi dan Dialog

Warga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Idealnya, ada dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas alasan kenaikan PBB dan kemungkinan adanya skema keringanan atau penyesuaian ulang tarif.

Beberapa warga juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tersebut, terutama bagi pemilik tanah dan bangunan dengan penghasilan rendah, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.