Mendagri Tito Tegas: Pajak Daerah Jangan Bikin Rakyat Tercekik

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk lebih bijak dalam menetapkan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak membebani mereka secara berlebihan.

“Saya mohon kepada para kepala daerah, setiap mengeluarkan kebijakan pajak maupun retribusi, jangan sampai memberatkan rakyat. Kalau memang harus naik, lakukan secara bertahap,” ujar Tito dalam keterangan pers, Kamis (14/8/2025).

Respons atas Polemik Kenaikan Pajak di Pati

Pernyataan Mendagri ini disampaikan menyusul protes besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga setempat mempersoalkan kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kenaikan drastis tersebut memicu kemarahan masyarakat, yang kemudian berujung pada aksi unjuk rasa. Sayangnya, demonstrasi itu berakhir ricuh. Menanggapi hal ini, Tito mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Itu jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya harus tetap melindungi rakyat,” tegas mantan Kapolri tersebut.

Perlu Sosialisasi yang Cukup

Tito juga menekankan pentingnya proses sosialisasi yang memadai sebelum kebijakan pajak diberlakukan. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan secara terburu-buru kerap memicu penolakan masyarakat.

“Kalau bisa, kebijakan dibuat tahun ini tapi diberlakukan mulai 1 Januari tahun depan. Dengan begitu, masyarakat punya waktu untuk beradaptasi,” ujarnya.

Langkah ini, kata Tito, bukan hanya untuk memberi waktu persiapan kepada masyarakat, tetapi juga agar pemerintah daerah dapat menjelaskan alasan dan manfaat kebijakan tersebut secara jelas.

Kebijakan Harus Responsif dan Akomodatif

Selain waktu sosialisasi yang cukup, Mendagri mendorong kepala daerah agar mengedepankan pendekatan dialog. Sebelum menetapkan kebijakan, pemerintah daerah sebaiknya melihat dinamika yang terjadi di masyarakat.

“Kebijakan yang baik itu lahir dari proses mendengar. Gunakan cara-cara yang responsif dan akomodatif, seperti berdialog dengan warga,” imbuh Tito.

Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi potensi konflik dan membuat kebijakan lebih mudah diterima.

Himbauan untuk Masyarakat

Di sisi lain, Tito mengingatkan masyarakat agar menyalurkan aspirasi secara tertib. Ia menegaskan bahwa aksi anarkis hanya akan merugikan semua pihak.

“Kalau ada tuntutan, sampaikan melalui mekanisme yang ada. Jangan sampai melanggar hukum,” pesannya.

Tito menegaskan, komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan penerapan kebijakan pajak yang adil. Dengan begitu, tujuan peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.