Kemenperin dan Kementerian P2MI Sepakat, Target 140 Ribu Pekerja Migran Terampil pada 2027

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) resmi memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang penyiapan pelatihan vokasi. Penandatanganan itu menjadi langkah konkret untuk mendukung target penempatan hingga 140 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke pasar kerja global pada 2027.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa pembaruan kerja sama tersebut memperluas cakupan sektor pelatihan di seluruh fasilitas vokasi milik Kemenperin. Fasilitas itu meliputi Balai Diklat Industri (BDI), politeknik, akademi komunitas, hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghapus ego sektoral demi membangun kualitas sumber daya manusia nasional.

"Ini menunjukkan komitmen dua kementerian untuk saling bersinergi, saling menguatkan, tetapi dengan satu tujuan yaitu membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Sarmuji di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (15/10).

Sarmuji memaparkan bahwa BDI di bawah Kemenperin memiliki kapasitas pelatihan hingga 11 ribu orang per tahun. Namun, jumlah peserta yang memanfaatkan kerja sama pelatihan untuk pekerja migran saat ini baru sekitar 1.066 orang. Karena itu, ia mendorong agar kapasitas tersebut dapat dimaksimalkan mulai awal tahun depan untuk melatih tenaga kerja yang kompeten sebelum dikirim ke luar negeri.

"Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, dia bisa membawa nama baik Indonesia. Sebaliknya kalau kita mengirimkan pekerja yang tidak terampil, mungkin akan banyak masalah yang dihadapi, bukan hanya persoalan keselamatan, kadang-kadang juga ada persoalan-persoalan ikutan yang lain yang sulit untuk kita atasi," terangnya.

Ia juga menyoroti perubahan karakter industri domestik yang makin berbasis teknologi, sehingga daya serap tenaga kerja di dalam negeri cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu membuat pengiriman tenaga kerja terampil ke negara-negara yang membutuhkan menjadi salah satu solusi strategis bagi Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan antara tingginya permintaan tenaga kerja global dan ketersediaan pasokan terampil dari dalam negeri. Berdasarkan data job order yang telah diverifikasi perwakilan RI di luar negeri, potensi penempatan kerja sebenarnya sangat besar, tetapi belum bisa diisi secara optimal.

"Tahun 2026 potensi kita 291 ribu potensi penempatan berdasarkan job order yang sudah diverifikasi oleh perwakilan kita. Nah, dari 291 ribu sekian itu, kita baru mengisi kurang lebih 25 persen. Masih ada 75 persen lagi yang belum kita bisa isi," ungkap Mukhtarudin.

Ia menjelaskan bahwa gap tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan pendidikan dalam negeri dengan standar kompetensi yang diminta pasar internasional. Pemerintah pun meluncurkan program akselerasi upskilling melalui skema "SMK Go Global" yang didukung penuh oleh anggaran negara. Mukhtarudin menegaskan pendekatan pelatihan PMI kini diubah total menjadi berbasis permintaan pasar atau demand-driven, disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan negara penempatan seperti kawasan Asia, Eropa, hingga Timur Tengah.

"Jadi kita balik paradigmanya, ada dulu demand-nya, baru kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa. Dan ketika kita melatih, kita berkolaborasi dengan kementerian mana," tuturnya.

Melalui integrasi fasilitas pelatihan hulu dengan Kemenperin dan kementerian terkait lainnya, Mukhtarudin optimistis target penempatan PMI terampil dapat melonjak secara bertahap. Pihaknya menargetkan penempatan 140 ribu PMI pada 2027, 180 ribu pada 2028, dan 140 ribu pada 2029 sehingga mampu mencapai target akumulatif 500 ribu pekerja terampil yang terserap di pasar kerja internasional. Ia menambahkan bahwa kebutuhan pasar kerja internasional tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari hospitality, kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga transportasi.