Wamenko Hanif Desak Pengusaha Turun Tangan Padamkan Karhutla di Konsesi Mereka

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyerukan agar pelaku usaha di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seruan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Jakarta Barat, Kamis (15/10).

Hanif menilai keterlibatan dunia usaha merupakan bentuk empati sebagai bagian dari anak bangsa. Ia mengajak para pengusaha untuk berkontribusi di tengah upaya penanganan karhutla yang terjadi di lokasi konsesi masing-masing.

"Sebagai panggilan anak bangsa, panggilan kepada kita semua pada kesempatan hari ini, saya ingin mengetuk kita semua untuk berempati di tengah-tengah upaya kita menangani karhutla di lokasi konsesi masing-masing," ujar Hanif.

Menurut Hanif, perusahaan yang memiliki kemampuan finansial lebih mapan sudah sepatutnya terlibat dalam pemadaman karhutla di sekitar wilayah operasional mereka. Ia menilai kontribusi dunia usaha akan sangat berarti bagi penanganan kebakaran yang selama ini juga berdampak pada masyarakat sekitar.

"Alangkah baiknya, alangkah sejuknya, bilamana kemudian dunia usaha yang memiliki kapasitas lebih secara ekonomi dibandingkan masyarakat biasa turut berempati, berkontribusi, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan," kata Hanif.

Kemenko Pangan menargetkan keterlibatan dunia usaha dalam pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah lebih banyak dibandingkan di Kalimantan Selatan. Di Kalsel, pemerintah telah melibatkan sekitar 300 perusahaan, sementara di Kalteng jumlahnya akan diperluas hingga hampir 500 perusahaan.

Perusahaan yang dilibatkan merupakan para pemegang konsesi, khususnya korporasi yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan. Hanif menjelaskan bahwa metodologi kerja sama antara badan usaha dan pemerintah telah disusun melalui koordinasi dengan seluruh unsur unit usaha.

"Metodologi kerja sama badan usaha dengan pemerintah kita. Hari ini kita telah koordinasi dengan seluruh unsur unit usaha, pemegang konsensi, terutama dari sektor perkebunan dan sektor kehutanan yang memang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan," ujar Hanif.