Intelijen Militer Jepang Dilaporkan Kumpulkan Data Agama hingga Orientasi Seksual Warga

Unit intelijen Pasukan Bela Diri Jepang (GSDF) dilaporkan melakukan pengumpulan informasi pribadi yang bersifat sensitif terhadap sejumlah orang di Jepang tanpa sepengetahuan mereka. Laporan Kyodo News mengungkap bahwa data yang dihimpun mencakup keyakinan agama, pandangan politik, hingga orientasi seksual. Praktik ini dinilai berpotensi melanggar aturan perlindungan privasi yang berlaku di Jepang.

Unit yang bermarkas di Camp Asaka, Tokyo, itu disebut menjalankan pengumpulan informasi secara sistematis. Dalam operasinya, mereka tidak mengungkapkan identitas maupun afiliasi militer para anggotanya kepada pihak yang dihubungi. Informasi yang terkumpul kemudian dirangkum ke dalam laporan yang memuat 41 kategori, termasuk ciri-ciri fisik, alamat, nomor telepon, rincian pekerjaan, dan kondisi keuangan.

Pihak unit beralasan bahwa pengumpulan data tersebut diperlukan untuk menilai keyakinan dan prinsip individu yang berpotensi menjadi sumber intelijen. Namun, langkah itu menuai pertanyaan karena menyentuh ranah pribadi yang dilindungi hukum. Undang-undang perlindungan informasi pribadi Jepang sendiri melarang lembaga administratif memperoleh data pribadi melalui penipuan atau cara-cara tidak sah.

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, tidak secara langsung membenarkan maupun membantah keberadaan laporan tersebut. Saat ditanya dalam konferensi pers awal tahun ini, ia menyatakan pihaknya belum mengonfirmasi adanya aktivitas yang tidak pantas. Pernyataan itu disampaikan merespons laporan Kyodo News mengenai praktik unit intelijen tersebut.

Unit intelijen GSDF ini awalnya dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun jaringan lokal. Pembentukannya dilatarbelakangi kesulitan Pasukan Bela Diri Jepang memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan selama penugasan di Irak pada 2003-2009. Unit tersebut kini memiliki sekitar 50 personel dan dipimpin seorang letnan kolonel.

Para anggotanya ditugaskan ke sejumlah wilayah, termasuk Afrika dan Asia Tenggara, untuk menghimpun informasi. Mereka antara lain menghubungi pemilik restoran dari negara yang menjadi wilayah tugas mereka dan kini menetap di Jepang, serta sejumlah peneliti Jepang. Namun, pengumpulan informasi tidak berhenti pada kondisi negara sasaran pemantauan, melainkan juga mencakup data pribadi orang-orang yang mereka hubungi.

Laporan itu juga berpotensi menimbulkan persoalan berdasarkan undang-undang pengelolaan catatan publik. Dokumen tersebut disimpan oleh kelompok yang dikenal sebagai pengendalian sumber di dalam unit intelijen, tetapi tidak diperlakukan sebagai dokumen resmi. Hingga kini, belum diketahui sejauh mana laporan berisi data pribadi itu dibagikan kepada bagian lain di lingkungan Pasukan Bela Diri Jepang.