Batal Impor KRL Bekas Jepang, KAI Pilih Hadirkan 23 Rangkaian Baru demi Penumpang

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan bahwa perusahaan tidak akan mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Kepastian ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11), yang berlangsung hampir tiga jam.

"Enggak, kita enggak impor (KRL) bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby dalam keterangannya.

Sebagai gantinya, KAI akan mengadakan 23 rangkaian atau trainset baru dalam kurun dua hingga tiga tahun. Pengadaan ini akan melibatkan industri dalam negeri, salah satunya PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. KAI juga membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri, dengan syarat menggandeng industri nasional.

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," kata Bobby. "Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," lanjutnya.

Dari total 23 trainset yang dibutuhkan, Bobby menyebut delapan rangkaian di antaranya merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi lebih dahulu. Perseroan pun menargetkan pengadaan tersebut dapat dipercepat.

Keputusan membatalkan impor ini berbeda dari usulan Bobby dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 23 September 2026. Saat itu, ia mengusulkan impor KRL bekas Jepang sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan armada KRL Jabodetabek.

Usulan tersebut muncul di tengah pertumbuhan penumpang yang mencapai 11,3 persen pada semester I 2026 secara tahunan. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya di bawah satu juta kini mencapai sekitar 1,1 juta orang.

Sementara itu, rata-rata usia kereta yang dioperasikan KAI telah lebih dari 41 tahun dan 13 trainset harus dikonservasi atau dipensiunkan pada 2026. Kebutuhan operasional pada 2026 diperkirakan mencapai 105 trainset, sedangkan sarana yang tersedia di awal tahun baru 102 rangkaian.

Kondisi ini diperberat keterlambatan pengiriman sembilan dari 16 trainset pesanan kepada INKA. Dari jumlah tersebut, baru tujuh rangkaian yang telah beroperasi. Dalam rapat sebelumnya, Bobby menyebut impor sebagai salah satu opsi untuk menutup kekurangan armada pada 2026 dan 2027 sembari menunggu peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Menurut Bobby, KRL bekas Jepang sempat dipilih karena waktu pengadaannya lebih singkat, sekitar satu hingga dua bulan, dibandingkan kereta baru yang membutuhkan satu hingga dua tahun sejak pemesanan hingga pengiriman. Sistem perkeretaapian Jepang juga dinilai sesuai dengan yang digunakan di Indonesia, termasuk rel, lebar jalur, dan listrik aliran atas (LAA).