Hashim Peringatkan Rupiah Bisa Tembus Rp21 Ribu, Minta Praktik Goreng Saham Dihentikan

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan sejumlah peringatan penting dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). Salah satu yang paling disorot adalah potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut bisa menembus level Rp21 ribu per dolar AS.

Menurut Hashim, ancaman itu muncul menyusul usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Jika investor asing menarik modal dari bursa saham, ia memperkirakan rupiah bisa melemah hingga Rp20 ribu, Rp21 ribu, bahkan Rp22 ribu per dolar AS.

"Ini masalah sangat-sangat serius karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20 ribu, Rp21 ribu. Ada yang bilang Rp22 ribu," ujar Hashim.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan pelemahan rupiah akan membuat pembayaran pinjaman luar negeri semakin mahal. Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim meminta para pengusaha anggota Kadin menghentikan praktik manipulasi harga saham atau goreng saham. Ia menyoroti saham-saham dengan jumlah saham beredar di publik (free float) terbatas dan rasio harga terhadap laba (price to earnings ratio/PER) yang dinilai tidak masuk akal.

"Saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan karena pemerintah sudah berkehendak untuk menindak tegas," kata Hashim.

Ia menyebut persoalan goreng saham turut menjadi perhatian MSCI dan investor asing. Hashim juga menyinggung 32,7 juta warga Indonesia yang memiliki rekening efek dan terdampak penurunan nilai saham akibat praktik tersebut.

Selain soal pasar modal, Hashim mengungkapkan pemerintah akan mulai menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Pemungutan pajak akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan teknologi finansial dan platform digital seperti Shopee, Lazada, serta GoTo.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujarnya.

Hashim menjelaskan pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini baru sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen.

Dengan peningkatan rasio penerimaan negara sebesar 6 persen terhadap PDB, Hashim memperkirakan tambahan penerimaan bisa mencapai Rp1.500 triliun per tahun. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.