3.500 Petugas Dikerahkan, KKP Mulai Petakan 1.000 Titik Kampung Nelayan untuk 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah besar menuju pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 3.500 peserta dari 37 provinsi dibekali agar mampu menjalankan survei calon lokasi program prioritas nasional tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan KNMP harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Karena itu, penilaian terhadap calon lokasi tidak boleh dilakukan sembarangan.

"Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan. Maka dari itu, penilaiannya terhadap calon lokasi harus dilakukan dengan benar," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10).

Program KNMP dijalankan pemerintah untuk memperkuat ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di tiap lokasi. Pada 2027, pembangunan KNMP direncanakan menyasar 1.000 titik di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan pembekalan berlangsung daring pada 27-29 Oktober 2026. Kegiatan itu melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Para peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, serta penggunaan perangkat survei digital. Mereka juga menerima materi tentang fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melakukan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026. Hasilnya menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027.

"Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ujar Latif. Ia meminta tim menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja di usaha perikanan, pengolah, dan pedagang sebagai dasar penentuan fasilitas serta layanan.

Fasilitas yang disiapkan mencakup penanganan hasil tangkapan, pengolahan, dan akses pemasaran. Menurut Latif, manfaat program baru terwujud bila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik.

Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Mohamad Abdi, yang juga Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, menyebut calon lokasi ditetapkan berdasarkan referensi analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta mempertimbangkan usulan pemerintah daerah sesuai kondisi wilayah. Seluruh calon lokasi mengikuti pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung.

Lokasi prioritas kemudian difasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum masuk perencanaan teknis. Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP 2027 siap direkomendasikan. Abdi menegaskan usulan maupun kehadiran tim survei belum berarti penetapan lokasi pembangunan.