Bahlil Wacanakan Setop Pembangunan Smelter Setengah Jadi, Industri Hilirisasi Bakal Dirombak

Pemerintah membuka opsi menghentikan sementara pembangunan smelter yang hanya memproduksi barang setengah jadi. Wacana moratorium ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Menurut Bahlil, mayoritas industri hilirisasi Indonesia saat ini baru mengolah bahan baku hingga tahap menengah, sekitar 50 sampai 60 persen, dan jumlahnya kini membludak. Karena itu, ia meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengkaji apakah pembangunan smelter dengan produk setengah jadi masih perlu dilanjutkan atau justru dihentikan lewat moratorium.

Bahlil menegaskan pemerintah ingin mendorong industri yang mampu menghasilkan produk akhir. Dengan begitu, bahan baku setengah jadi tidak seluruhnya dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut, sehingga Indonesia memperoleh manfaat ekonomi secara utuh.

Sebagai gambaran, kebijakan hilirisasi disebut telah meningkatkan nilai ekspor nikel Tanah Air. Bahlil membandingkan nilai ekspor nikel pada 2017-2019 yang hanya sekitar US$3,3 miliar dengan capaian US$33 miliar hingga US$34 miliar pada 2023-2024, setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.

Ia juga menyinggung ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari pertambangan, smelter, pengolahan dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga sel baterai. Menurut Bahlil, Indonesia kini memiliki tiga pabrik baterai, salah satunya di Weda Bay, Maluku Utara, yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Dua lainnya adalah fasilitas kerja sama LG dan Hyundai di Karawang yang diresmikan pada 2024, serta proyek PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) yang disebut akan diresmikan Prabowo bulan ini di Karawang.

Selain soal smelter, Bahlil meminta produksi nikel dikendalikan melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Menurutnya, produksi yang terlalu besar menyebabkan kelebihan pasokan atau oversupply sehingga menekan harga nikel di pasar global. Harga nikel saat ini berada di kisaran US$15.800 per ton, sementara kebutuhan dunia sekitar 3,5 juta ton per tahun dengan kelebihan pasokan hampir 800 ribu ton.

Kondisi itu, kata Bahlil, membuat harga sulit naik. Ia pun meminta perusahaan tambang dan industri pengolahan menahan diri untuk tidak menggenjot produksi. Bahlil menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakan pengendalian produksi tersebut meski berpotensi menuai protes dari pelaku usaha.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pengelolaan nikel harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Berbeda dengan kelapa sawit yang bisa ditanam kembali, cadangan nikel tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat setelah ditambang. Karena itu, ia meminta pemerintah dan pelaku usaha tidak terus memacu produksi saat harga komoditas sedang rendah, agar cadangan mineral tetap terjaga untuk manfaat ekonomi pada masa depan.