Ketua DPD RI Ungkap Kunci Fiskal Daerah di Era Prabowo-Gibran, Apa Itu?

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menilai transformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi capaian penting selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, perubahan tata kelola keuangan pusat-daerah itu tidak mengubah prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Sultan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam ICMI Leadership Camp di Jakarta, Sabtu (31/10). Ia menekankan bahwa pemerintah berupaya menata agenda desentralisasi fiskal agar lebih efektif, efisien, cepat, dan merata. "Kita perlu berefleksi agar otonomi daerah benar-benar menghasilkan agenda pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan secara cepat dan efektif," ujarnya.

Menurut Sultan, pendekatan desentralisasi anggaran dua tahun terakhir dinilai lebih cepat dan efektif dalam mewujudkan disiplin fiskal kepada daerah. Hal ini dilakukan di tengah tantangan ketidakpastian geopolitik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Meski demikian, ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengharmonisasikan kebijakan serta memperhatikan keseimbangan kewenangan masing-masing sesuai amanah konstitusi. "Pemerintah pusat tentunya memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan asas kepentingan nasional. Namun, di saat yang sama tidak mengurangi hak-hak masyarakat daerah dalam mendapatkan pelayanan publik dan kebutuhan dasar lainnya," jelas Sultan.

Sultan menambahkan, penyesuaian pembiayaan dan realisasi program antara pusat dan daerah harus disusun secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat. "Paling penting adalah bagaimana memastikan setiap program pemerintah dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Program pembangunan sosial ekonomi, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat jumlahnya," tegasnya.

Transformasi desentralisasi fiskal tersebut, kata Sultan, menghasilkan capaian fenomenal dalam program swasembada pangan, perumahan rakyat, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan sembako murah di koperasi desa yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.

"Di saat yang sama peran pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan dalam mengatur distribusi SDM dan mendukung pembangunan nasional di daerah. Tanpa pemerintah daerah, kebijakan pusat tidak mampu direalisasikan secara optimal," tutup Sultan.