Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Pemilu Palestina Ikut Ditunda hingga 2027

Pemerintah Arab Saudi kembali memperpanjang penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu (10/10) waktu setempat. Kebijakan ini diambil setelah serangan rudal yang diduga dilancarkan oleh milisi Houthi menghantam sejumlah titik di Arab Saudi. Akibatnya, 12 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka.

Otoritas Arab Saudi menyatakan bahwa korban meninggal berasal dari berbagai negara. Empat di antaranya warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Palestina, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, dan Sudan. Penutupan bandara diperpanjang hingga setidaknya pukul 21.00 waktu setempat pada Minggu (11/10).

Di tengah ketegangan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir melakukan komunikasi dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan. Dalam pembicaraan itu, Arrmanatha menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari percakapan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pekan lalu.

"Kita sudah berkomunikasi dengan Malaysia, dari saya sudah berbicara juga dengan Menlu Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing dan pengalihan cuaca," ujar Arrmanatha.

Pria yang akrab disapa Tata ini menambahkan bahwa karhutla di Sumatra dan Kalimantan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi dampak dan mencegah perluasan kebakaran.

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan penundaan pemilu legislatif yang semula dijadwalkan pada November mendatang. Pemilu legislatif dan presiden kini dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2027. Abbas menyalahkan Israel dan situasi keamanan di wilayah Palestina sebagai penyebab penundaan.

Dalam dekretnya, Abbas menekankan perlunya kondisi politik, keamanan, dan lapangan yang memadai agar pemilu dapat berlangsung secara bebas, adil, dan inklusif. Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dekret tersebut menyebut serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan pembatasan pergerakan sebagai kendala utama. Penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel juga disebut menyulitkan persiapan pemilu.

Untuk Gaza, dekret menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan yang luar biasa, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, serta rekonstruksi yang belum berjalan. Pengerahan pasukan stabilisasi internasional dan polisi juga belum terlaksana. Situasi ini semakin memperumit upaya penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut.