Prabowo Resmikan 11 Proyek Nikel Rp180 Triliun, Ekspor Perdana Baterai Mobil Listrik Ikut Dilepas

Pemerintah terus menggenjot hilirisasi industri nikel melalui peluncuran komersialisasi sekaligus peletakan batu pertama tujuh proyek baru di sektor tersebut. Total ada 11 proyek dengan nilai investasi mencapai US$10,2 miliar atau setara Rp180 triliun yang diharapkan memperkuat pengolahan dalam negeri dan menambah nilai sumber daya alam.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan proyek-proyek itu di Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tampak mendampingi Presiden dalam agenda tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari pengembangan industri hilir berbasis nikel di Tanah Air. "Hari ini, kita akan meluncurkan Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik. Kemudian, kita juga akan meluncurkan 11 Proyek Hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri, dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/10).

Adapun empat proyek yang masuk tahap komersialisasi meliputi pengolahan mixed hydroxide precipitate (MHP), material baterai kendaraan listrik berupa nickel manganese cobalt (NMC) dan lithium iron phosphate (LFP), kapasitor aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Sementara tujuh proyek baru mencakup pengembangan material dan komponen baterai kendaraan listrik, industri aluminium, kendaraan berat berbasis listrik, serta photovoltaic glass untuk mendukung industri energi surya.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, koordinasi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir sangat diperlukan agar keberlanjutan investasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetap terjaga.

"Hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Airlangga.

Sebagai informasi, kawasan IWIP mulai dibangun sejak 2018 dan terus berkembang menjadi salah satu pusat pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Penguatan koordinasi hilirisasi di kawasan ini pun menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Keberadaan kawasan industri tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Maluku Utara. Hingga Juni 2025, nilai realisasi investasi di IWIP tercatat mencapai US$15 miliar dengan penyerapan tenaga kerja melebihi 100.000 orang, termasuk pekerja kontraktor. Dampak ekonomi itu turut mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 15,35 persen (yoy) pada triwulan II 2026, tertinggi secara nasional, dengan sektor industri pengolahan menyumbang 48,93 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Ke depan, pemerintah menilai pengembangan kawasan industri perlu diiringi diversifikasi produk hilir, penguatan rantai pasok domestik, serta pengembangan industri pendukung seperti baterai kendaraan listrik, aluminium, kendaraan berat berbasis listrik, dan komponen energi surya. Melalui koordinasi kebijakan yang selaras, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian investasi, ketersediaan bahan baku, keberlanjutan industri, dan perlindungan tenaga kerja agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh daerah dan masyarakat.