Suahasil Lantik Lima Pejabat Kemenkeu, Ini Target Besar yang Dibebankan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (23/10). Pelantikan ini disertai arahan strategis agar setiap unit kerja bergerak sesuai prioritas organisasi.

Posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Astera Primanto Bhakti. Suahasil meminta Sekretariat Jenderal menjadi penggerak seluruh organisasi Kemenkeu, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal. Menurutnya, tata kelola dan budaya kerja yang baik harus terus dijaga agar kehadiran Sekretariat Jenderal benar-benar dirasakan oleh unit pelaksana kebijakan maupun pegawai yang melayani masyarakat.

Selanjutnya, Tri Budhianto dilantik sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Tugas utamanya adalah melanjutkan inovasi melalui digitalisasi dan pengembangan operasi perbendaharaan modern. Inovasi itu mencakup optimalisasi interaksi kas negara dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyaluran pembayaran langsung kepada masyarakat atau government to person (G2P). Sistem G2P meliputi pembayaran perlindungan sosial, gaji pegawai negeri, dan pencairan dana pensiun yang diarahkan langsung ke rekening penerima.

Suahasil menegaskan bahwa langkah tersebut akan membuat pelaksanaan APBN semakin efisien dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan Tri agar penempatan dana pemerintah di bank umum diatur dengan rapi, termasuk kebijakan pengendalian suku bunga deposito Badan Layanan Umum maksimal 80 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate. Kebijakan ini dimaksudkan mencegah perang suku bunga deposito di antara pemegang dana besar.

Pejabat ketiga yang dilantik adalah Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Suahasil meminta DJPK mempertegas kehadiran negara melalui sinergi APBN dan APBD di tengah masyarakat. Manfaat belanja pemerintah harus terlihat secara utuh, baik melalui transfer, belanja APBD, maupun belanja langsung pemerintah pusat di daerah. Desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah juga diminta terus diperbaiki agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan nasional.

"Saya minta di DJPK semakin aktif membantu pemerintah daerah memegang prinsip kenali daerah, pahami masalah, dan bantu semaksimal mungkin dengan alat fiskal kita dengan pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah satu kesatuan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Suahasil.

Untuk jajaran staf ahli, Suahasil meminta para pejabat baru memiliki peran yang ulet, mampu berkomunikasi lintas unit, serta merangkai berbagai isu strategis. Hidayat Amir dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan diminta memperluas fokus terhadap dinamika geopolitik serta ekonomi eksternal.

Sementara itu, Neilmaldrin Noor diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Ia diminta memperkuat efektivitas pengawasan guna mengamankan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Suahasil juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Coretax serta integrasi data lintas unit Kemenkeu untuk memetakan risiko, mengidentifikasi kegiatan usaha, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.