Peternak dan Konsumen Sama-sama Mengeluh Soal Harga, Amran Sebut Ada yang Tidak Beres di Rantai Pasok

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti ketimpangan harga pangan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, keluhan peternak soal harga jual yang terlalu rendah berbanding terbalik dengan keluhan konsumen yang menilai harga pangan terlalu mahal. Kondisi itu dinilainya sebagai tanda ada persoalan dalam rantai distribusi pangan yang perlu segera dibenahi.

"Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini," kata Amran dalam keterangan resmi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10).

Amran menyampaikan hal tersebut di tengah tantangan menjaga stabilitas harga pangan, termasuk menghadapi perubahan cuaca dan potensi gangguan pasokan. Ia menyebut Indonesia telah terbiasa menghadapi kondisi cuaca ekstrem seperti El Nino pada 2025 dan 2026, serta potensi La Nina pada tahun berikutnya. Meski demikian, ia tidak merinci pihak yang dimaksud sebagai penyebab perbedaan harga tersebut.

Data menunjukkan inflasi umum Indonesia secara tahunan pada September 2026 mencapai 3,28 persen. Sementara itu, inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food mencapai 5,03 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mencatat inflasi pangan sempat menyentuh 6,59 persen pada Oktober 2025 sebelum turun menjadi 1,14 persen pada Januari 2026 berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS).

"Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen. Insya Allah, swasembada pangan beras berkelanjutan. Itu yang harus kita jaga. Bukan hanya beras, kita juga terus memperkuat komoditas pangan lainnya," ujar Amran.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan lima arahan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Langkah itu mencakup optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, serta perluasan kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit pangan.

Pemerintah juga akan memitigasi dampak El Nino melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia serta Perum Bulog turut menjadi bagian dari arahan tersebut.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Anggaran itu terdiri atas bantuan pangan Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta insentif Rp2,04 triliun.

Selain pengendalian harga, Bapanas mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Hingga 2026, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, lebih luas dibandingkan pelaksanaan sepanjang 2025 yang menjangkau 385 kabupaten/kota. Bapanas juga memproyeksikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir 2026 mendekati 4 juta ton, dengan realisasi melalui Perum Bulog sejak Januari hingga 23 Oktober 2026 mencapai 2,86 juta ton. Jika tercapai, angka itu akan melampaui rekor sebelumnya sebesar 3,37 juta ton pada 2024.