Dino Patti Djalal Ingatkan Pemerintah: Hadapi MSCI dengan Strategi, Bukan Konfrontasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, memberikan peringatan serius kepada pemerintah terkait penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menurutnya, keputusan MSCI yang menempatkan Indonesia ke level standalone market harus disiasati dengan strategi yang tepat, bukan dilawan dengan sikap konfrontatif.

Dalam unggahan di akun Instagram @dinopattidjalal, Sabtu (24/10), Dino menjelaskan bahwa MSCI adalah organisasi non-pemerintah yang netral dan menjadikan kepercayaan sebagai modal utama. MSCI menerapkan tolok ukur yang sama bagi semua negara, termasuk China, India, Korea Selatan, dan Brazil, tanpa kepentingan tersembunyi atau konspirasi. Oleh karena itu, penurunan level pasar saham Indonesia mengindikasikan munculnya benih-benih erosi kepercayaan di kalangan pengusaha, baik dalam maupun luar negeri.

"Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah, dan bawah," ujar Dino. Ia menambahkan, jika Presiden tidak menangkap gejala ini, berarti beliau tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi lapangan. Dino menyarankan agar erosi kepercayaan diobati sejak awal sebelum terlambat.

Dino menegaskan bahwa MSCI berbeda dengan IMF yang pernah memiliki agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik. Independensi inilah yang membuat investor global menjadikan MSCI sebagai acuan utama dalam melihat pasar saham. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah diberi indeks tinggi oleh MSCI sebesar 1,2 persen, namun kini posisinya jatuh ke klasifikasi terbawah dengan kriteria yang sama.

Menurut Dino, situasi ini bukanlah pertandingan adu jotos atau permainan gagah-gagahan. Pemerintah harus mendengar MSCI layaknya nasihat wasit yang perlu disiasati. "This is not a game about macho nationalism. Pertarungan di dunia militer sangat beda dari permainan dunia finance," tegasnya. Ia memperingatkan bahwa percuma bersikap gagah hari ini dan mengerahkan sejuta buzzer untuk memaki MSCI, tetapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, dan rakyat menderita.

Dino juga menyinggung peristiwa tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto akibat krisis moneter yang meluas menjadi multikrisis. "Yang menumbangkan pemerintah Soeharto, yang waktu itu jauh lebih kuat dari pemerintah sekarang, bukan invasi asing atau kudeta militer, tapi krisis moneter yang berubah menjadi multi krisis," ujarnya. Ia menyebut krisis ekonomi, sosial, keamanan, legitimasi, dan politik sebagai dampak yang harus diwaspadai.

Sebagai solusi, Dino menawarkan beberapa langkah. Pertama, pemerintah perlu menjalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI dengan target pada Juni 2027 skor Indonesia kembali membaik, mengarah ke satu persen, setara Malaysia (0,92 persen) atau Thailand (0,97 persen). Diskusi harus dilakukan serius seperti nasabah meyakinkan kreditor, dengan kesungguhan dan niat baik, serta menghindari sikap denial, defensif, atau arogan.

Kedua, Indonesia dapat memenuhi standar MSCI sebagaimana berusaha memenuhi standar OECD, yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi sehat. Ketiga, Dino menyarankan pembentukan Satgas Khusus yang terdiri dari Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan OJK. "Jangan banyak bicara dulu, karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi," sarannya. Ia juga menekankan kebijakan satu pintu, di mana hanya Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau Ketua BEI yang boleh berbicara mewakili pemerintah mengenai MSCI.

Selain itu, Dino mengimbau agar mobilisasi buzzer dihentikan karena tidak akan mempengaruhi MSCI. Ia meminta pemerintah menerapkan disiplin dan kepekaan tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. "Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat. Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," pungkasnya.