Pemkot Bukittinggi Perkuat Upaya Pertahankan Status Nol Kasus ATM

Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status nol kasus AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM) sebagai prioritas utama di bidang kesehatan. Sekretaris Daerah Bukittinggi, Rismal Hadi, menyatakan bahwa upaya ini menjadi pondasi yang harus diperkuat, baik dari sisi fisik maupun non fisik. Pembangunan kesehatan tidak dapat diabaikan, dan seluruh elemen pemerintahan harus bersinergi untuk mencapai target tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan kebijakan pencegahan dan pengendalian ATM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem kesehatan masyarakat. Rismal menekankan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan dalam penanganan ATM, seperti stigma dan diskriminasi terhadap penderita, kesenjangan akses pengobatan, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, serta pencegahan kasus baru. Selain itu, kasus impor juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan solusi dan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan sistem kesehatan, surveilans dan pelaporan terintegrasi, serta mobilisasi sosial dan komunitas.

Langkah awal yang akan dilakukan antara lain memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menggalakkan pola hidup bersih dan sehat, serta memastikan drainase lancar dan septic tank rutin disedot. Pemerintah kota juga berharap adanya penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Peran serta mitra kerja seperti Baznas, perbankan, perhotelan, BUMN, dan BUMD sangat dibutuhkan, baik melalui dana maupun program bantuan sosial untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni dan lingkungan yang tidak sehat.

Program Koordinator RSSH ADINKES Sumbar, Safwan, mengingatkan bahwa sebagai daerah wisata, Bukittinggi harus serius menuntaskan ketiga penyakit ini karena wisatawan mancanegara kerap memeriksa status malaria di tempat tujuan. Dukungan global fund memang telah berkurang, sehingga perlu advokasi kepada pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam penanganan ATM, termasuk dalam hal penganggaran. Targetnya, pada tahun 2030, AIDS, TB, dan malaria dapat tereliminasi di Bukittinggi.

Ketua TP PKK Bukittinggi, Yesi Ramlan Nurmatias, mengapresiasi pertemuan yang membahas strategi penanganan ATM ini. Ia menegaskan bahwa PKK siap mendukung penuh upaya tersebut melalui 10 program pokok PKK, terutama dalam pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Yesi, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyebut TBC dan HIV sebagai ancaman nyata bagi keluarga. PKK berperan sebagai mitra strategis kesehatan di tingkat komunitas, menjadi ujung tombak dalam edukasi, pendampingan, dan mobilisasi masyarakat. Sosialisasi akan terus digencarkan, termasuk melalui sekolah keluarga, agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara massif dan terukur.