Pasokan Gas ke Singapura Mulai Dikurangi, 31 Juta Kaki Kubik Dialihkan untuk Listrik Dalam Negeri

Indonesia resmi mengurangi pasokan gas bumi ke Singapura mulai Sabtu (24/10). Langkah ini ditempuh dengan mengalihkan sebagian volume ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya sektor kelistrikan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pengalihan dilakukan melalui dua jalur. Pertama, gas dari Natuna dialirkan ke PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam dengan volume 15 juta standar kaki kubik per hari.

Kedua, pemerintah mengurangi pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa Transgasindo (TGI). Pengurangan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Dengan dua skema tersebut, total gas yang dialihkan dari ekspor ke Singapura mencapai 31 juta standar kaki kubik per hari. Djoko menyatakan kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

"Selanjutnya kami akan pantau terus perkembangannya secara harian," ujar Djoko.

Sebelumnya, Djoko menegaskan bahwa penyesuaian ekspor gas hanya berlaku untuk Singapura. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan jalur pipa yang menghubungkan Indonesia dengan negara tersebut. "Enggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," kata Djoko saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Rencana pengurangan ekspor gas ke negara tetangga sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Rabu (21/10). Bahlil menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan penghentian atau tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Ia mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan nasional di tengah ketidakpastian global. "Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," kata Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Bahlil juga menekankan perlunya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri sebelum melanjutkan kontrak ekspor ke negara tetangga. "Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," tegasnya.