Menlu Tata Tegaskan Arah Politik Luar Negeri RI Tak Berubah Usai Sertijab dengan Sugiono

Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, resmi menerima serah terima jabatan dari Menlu sebelumnya, Sugiono, pada Senin (12/10). Prosesi tersebut kemudian disampaikan Tata dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri.

Dalam kesempatan itu, Tata mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sugiono yang kini mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Pagi tadi saya baru saja menerima serah terima jabatan dengan Pak Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ujar Tata. "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sugiono."

Tata lantas menyoroti dinamika global dua tahun terakhir yang dinilainya bukan masa mudah. Situasi geopolitik kian rumit, sementara dunia terus bergerak dari satu krisis ke krisis berikutnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa di tengah kondisi tersebut, Sugiono mampu memastikan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi. "Itulah yang saya akan lanjutkan," tegasnya.

Menurut Tata, pergantian menteri ini bukanlah awal dari buku baru, melainkan sekadar bab baru dalam buku yang sama. Ia menekankan bahwa menteri boleh berganti, tetapi arah politik luar negeri Indonesia tidak akan berubah. "Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri melainkan konstitusi," jelasnya.

Tata juga merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan arah sangat jelas bagi politik luar negeri Indonesia. Amanat konstitusi tersebut mencakup kewajiban melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Menurutnya, keempat tujuan itu tidak pernah berubah sejak tahun 1945 dan tidak akan berubah besok pagi. "Inilah yang kita sebut sebagai prinsip diplomasi," ucap Tata.

Dalam praktiknya, prinsip diplomasi tersebut berpijak pada kepentingan nasional dan memberikan manfaat bagi Indonesia. Politik bebas aktif tetap menjadi jangkar utama dalam menjalankan hubungan internasional. Tata sendiri dilantik sebagai Menlu pada awal Oktober lalu menggantikan Sugiono. Ia bukan sosok baru di dunia diplomasi, sehingga diharapkan mampu melanjutkan arah kebijakan yang telah berjalan.