Masih 202 Ribu KK Belum Terdata, Dinsos Padang Percepat Sosialisasi Portal Perlinsos Sebelum 31 Agustus

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial masih terus mengejar pendataan masyarakat melalui Portal Perlinsos. Hingga Minggu (16/8/2026), baru 102.350 kepala keluarga (KK) yang tercatat, atau sekitar 33,58 persen dari total sasaran 304.795 KK. Artinya, masih ada sekitar 202.445 KK atau 66,42 persen yang belum terdaftar, sementara masa pendaftaran akan ditutup pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menyatakan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyambangi warga secara langsung dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang pada Minggu (16/8/2026).

"Hari ini kami kembali hadir di tengah-tengah kegiatan masyarakat Car Free Day dalam rangka sosialisasi dan percepatan pendaftaran bansos bagi warga Kota Padang melalui Portal Perlinsos," kata Eri.

Menurut Eri, capaian 102.350 KK tersebut masih jauh dari total sasaran pendataan. Karena itu, Dinsos Padang memanfaatkan berbagai titik pelayanan untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan pendaftaran. "Kami sangat meyakini masih banyak warga kota yang belum tahu, bahkan belum mendengar atau belum mendaftar. Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan pendaftaran," ujarnya.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui layanan yang tersedia pada hari Minggu di kawasan CFD. Pada hari kerja, pendaftaran dapat dilakukan melalui kantor lurah dan kantor kecamatan. Dinsos Padang juga telah menyiapkan agen Portal Perlinsos untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran.

Eri menegaskan, masyarakat yang belum terdaftar perlu segera memanfaatkan waktu yang tersisa. Sebab, data yang dihimpun melalui Portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan sosial pada 2027. "Portal Perlinsos ini nantinya akan menjadi bahan acuan bagi pemerintah pusat untuk meneruskan bansos 2027. Jadi, data Portal Perlinsos ini akan dijadikan dasar," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang saat ini masih tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak menganggap status penerima bantuan pada 2026 otomatis berlanjut ke 2027. "Walaupun 2026 Bapak/Ibu sebagai penerima KPM, tetapi tidak mendaftar dalam Portal Perlinsos untuk 2027, ada kemungkinan data tidak terdaftar, tidak ter-cover, dan tidak tercatat sehingga sangat rentan untuk tidak mendapatkan bantuan sosial di 2027," tutur Eri.

Selain memperluas cakupan pendataan, Portal Perlinsos juga dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem digital tersebut memanfaatkan data kependudukan dan sejumlah indikator dalam menentukan kelayakan calon penerima. "Untuk pola penerima bansos, pemerintah pusat menjamin ketepatan sasaran karena sistem digital sudah diterapkan. Mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), sistem akan membaca setiap data digital yang dimiliki pemohon sehingga ada indikator yang jelas dan tepat untuk menentukan seseorang layak atau tidak menerima bansos," jelasnya.

Bagi masyarakat yang dinyatakan belum memenuhi kriteria, tetap tersedia ruang untuk menyampaikan sanggahan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai kondisi sebenarnya. Dinsos Padang mengajak masyarakat yang belum terdata untuk tidak menunggu hingga batas akhir. Dengan masih adanya lebih dari 200 ribu KK yang belum masuk pendataan berdasarkan capaian sementara, percepatan pendaftaran menjadi penting agar cakupan Portal Perlinsos semakin mendekati total sasaran sebelum ditutup pada 31 Agustus 2026.