Makassar dan Bone Jadi Sorotan: 430 Ribu Warga Sulsel Masih Mengungsi di Rumah Orang Lain

Makassar, CNN Indonesia -- Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan besar di sektor perumahan. Berdasarkan estimasi indikatif dalam dashboard MyPKP, sekitar 430 ribu keluarga di provinsi ini belum memiliki rumah sendiri. Angka tersebut menjadi bagian dari lebih dari 1,2 juta keluarga yang tercatat mengalami backlog perumahan dari total 3,1 juta keluarga di Sulsel.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi 3, Dwiayu Permatasari, mengungkapkan bahwa kebutuhan perumahan di Sulsel masih sangat tinggi. "Kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri, kebutuhan perumahan memang masih cukup tinggi," ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (22/8).

Dari total backlog tersebut, sekitar 430 ribu keluarga diperkirakan belum memiliki rumah, sementara 825 ribu lainnya sudah memiliki tempat tinggal tetapi kondisinya belum layak huni. Dwiayu menegaskan bahwa data ini merupakan estimasi indikatif, bukan angka mikro hasil pemutakhiran langsung.

Kota Makassar menjadi daerah dengan backlog kepemilikan rumah tertinggi di Sulsel. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar dan arus urbanisasi yang terus meningkat. "Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kota Makassar merupakan daerah dengan backlog perumahan tertinggi. Namun, khusus Makassar lebih menonjol di backlog kepemilikan karena transisi urbanisasi," jelas Dwiayu.

Berbeda dengan Makassar, Kabupaten Bone justru menghadapi persoalan besar pada kualitas hunian. Berdasarkan sinkronisasi data hingga Juli 2026, kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Bone tercatat sangat tinggi. "Sementara di kabupaten seperti Bone, kebutuhannya sangat besar dari sisi kualitas hunian," katanya.

Dwiayu menjelaskan bahwa backlog perumahan tidak hanya berarti warga belum memiliki rumah, tetapi juga mencakup mereka yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik tidak layak. Pemerintah pun melakukan intervensi melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi, peningkatan kualitas rumah, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendanaan program ini berasal dari APBN, APBD, dan dukungan CSR.

Meski demikian, Dwiayu menekankan bahwa angka backlog di dashboard masih bersifat fleksibel dan belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan riil. Diperlukan sinkronisasi lebih lanjut dengan data kependudukan, tingkat pendapatan, kondisi fisik rumah, serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk mendapatkan angka yang lebih akurat.

Selain Makassar dan Bone, kawasan penyangga metropolitan Mamminasata seperti Kabupaten Gowa dan Maros juga mengalami pertumbuhan kebutuhan hunian seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan kawasan perumahan. "Wilayah Mamminasata ini tercatat telah memiliki puluhan ribu hunian rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Gowa dan juga Kabupaten Maros," pungkas Dwiayu.